JAKARTA, JEJAK HUKUM — Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi partai politik resmi menandatangani usulan tersebut dengan alasan Gibran dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden akibat polemik ijazah.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menjelaskan, usulan HMP yang diterima pimpinan DPR berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3. Pasal itu mengatur hak menyatakan pendapat DPR terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk dugaan bahwa presiden maupun wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara.
“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden Republik Indonesia,” kata Saan, dikutip dari Antara.
Saan mengungkapkan, total terdapat 120 anggota DPR yang membubuhkan tanda tangan dalam pengajuan tersebut. Dukungan datang dari seluruh delapan fraksi partai politik di parlemen: PDIP 14 anggota, Golkar 11, Gerindra 11, NasDem 19, PKB 18, PKS 28, PAN satu, dan Partai Demokrat 18 anggota. Setelah menerima dokumen pengajuan, pimpinan DPR menyatakan usulan itu diterima sesuai ketentuan Pasal 211 ayat 1 UU MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI. “Usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” ujar Saan.
Di tengah bergulirnya usulan tersebut, pemerintah menyatakan menghormati proses politik yang berlangsung di parlemen. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, DPR memiliki hak konstitusional untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga legislatif. “Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia juga menegaskan bahwa setiap anggota DPR mempunyai hak yang dapat digunakan dalam menjalankan tugas kelembagaan.
Sementara itu, di media sosial, sejumlah netizen ramai-ramai menyindir janji Gibran saat Pilpres terkait penciptaan 19 juta lapangan kerja. Beberapa komentar mempertanyakan kelanjutan janji tersebut. “Ini 19 juta lapangan kerja gimana kelanjutannya weyy? Jangan asal pergi aja,” tulis salah satu akun. Komentar lain menyindir, “Yang menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan, sekarang lagi nganggur.”
Kritik serupa disampaikan jurnalis sekaligus sutradara film Pesta Babi, Dandhy Laksono. Melalui unggahan Instagram yang dikutip Selasa (10/11/2026), Dandhy menyindir janji 19 juta lapangan kerja yang pernah disampaikan Gibran saat kampanye Pilpres 2024. Ia menyinggung ironi seseorang yang pernah menjanjikan jutaan lapangan pekerjaan, tetapi kini justru sedang memikirkan akan bekerja sebagai apa.
Program 19 juta lapangan pekerjaan merupakan salah satu janji kampanye dan target utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024–2029. Target ini setara dengan kebutuhan penciptaan rata-rata 3,8 juta pekerjaan baru setiap tahunnya. Memasuki tahun kedua pemerintahan pada akhir 2026, program ini terus menjadi sorotan publik, pengamat ekonomi, dan kalangan mahasiswa terkait capaian riil di lapangan. Pemerintah menegaskan angka 19 juta tersebut bukanlah satu proyek tunggal, melainkan akumulasi dari berbagai kebijakan lintas sektor. Data yang dirangkum platform pemantau independen Pantau 19 Juta Lapangan Kerja menyebut tingkat pengangguran terbuka pada kelompok usia muda 15–24 tahun dan lulusan SMK masih menjadi tantangan besar akibat ketidaksesuaian keterampilan, selain gelombang pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri yang masih membayangi pasar tenaga kerja.
Dua hari berselang, Kamis (12/11/2026), Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebelum ke MPR, Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Berdasarkan pantauan, Gibran mengenakan setelan jas dengan dasi merah dan keluar dari Istana Merdeka sekitar pukul 10.42 menggunakan mobil Innova Zenix berwarna hitam tanpa pengawalan patwal. Terlihat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan hormat kepada Gibran.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di sela rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, menyampaikan akan menyerahkan hak menyampaikan pendapat kepada anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman. Ia menyebut Benny akan ke MPR karena Gibran disebutkan menyerahkan surat pengunduran diri pukul 11.00. “Jam 11 Gibran menyerahkan pengunduran diri katanya pak,” kata Habiburokhman. Menjelang akhir rapat, ia meminta rapat diselesaikan lebih awal mengingat pimpinan Komisi III DPR dipanggil oleh pimpinan DPR. Sebagian anggota Komisi III DPR, menurut Habiburokhman, juga merupakan pimpinan fraksi di MPR. (Red)
