masukkan script iklan disini
JAKARTA, JEJAK HUKUM — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan menyelenggarakan Sidang Paripurna pada Rabu, 2 Desember 2026, untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam sidang tersebut, MPR akan memilih satu dari dua calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Presiden terpilih juga akan dilantik pada kesempatan yang sama.
Keputusan itu merupakan salah satu kesimpulan Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR yang berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Kesimpulan tersebut disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam konferensi pers seusai Ragab, didampingi para Wakil Ketua MPR, Pimpinan Fraksi, dan Kelompok DPD.
Muzani menjelaskan, Ragab digelar setelah MPR menerima surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026). Pada hari yang sama, Pimpinan MPR menggelar Rapat Pimpinan yang menghasilkan keputusan untuk menyelenggarakan Rapat Gabungan.
"Rapat gabungan hari ini memutuskan empat hal penting. Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” ungkap Muzani.
Kedua, Ragab memutuskan bahwa pada Jumat (13/11/2026), Pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden RI untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden. Kedua nama tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR. Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR untuk menyerahkan nama calon Wakil Presiden.
Ketiga, Ragab memutuskan pembentukan tim verifikasi yang terdiri atas 36 orang dan diketuai oleh salah seorang pimpinan MPR. Tim tersebut bertugas memverifikasi seluruh persyaratan calon Wakil Presiden. Keempat, Ragab memutuskan pembentukan tim ad hoc beranggotakan 36 orang. Tim ad hoc akan diketuai oleh tiga Wakil Ketua MPR, sedangkan anggotanya berasal dari unsur fraksi-fraksi dan kelompok di MPR. Tim ini bertugas mempersiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan Wakil Presiden yang telah dipilih dalam Sidang Paripurna MPR.
Meskipun MPR memiliki waktu selama 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Muzani mengatakan bahwa dalam pembicaraan di antara Pimpinan MPR, termasuk konsultasi Pimpinan MPR, DPR, dan DPD bersama Presiden, disepakati bahwa semakin cepat kekosongan jabatan tersebut diisi, semakin baik. “Kami merasa perhatian dan harapan masyarakat terhadap persoalan ini begitu besar. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih atas support, pandangan, perhatian, dan pemikiran yang begitu besar disampaikan oleh seluruh masyarakat dari berbagai macam lapisan. Pimpinan MPR berharap hajat yang akan diselenggarakan nanti berjalan lancar,” tuturnya.
Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa Wakil Presiden dapat mangkat, berhenti, atau diberhentikan. Jika posisi Wakil Presiden kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa MPR menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden,” bunyi Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan akan menentukan sosok Wakil Presiden pengganti Gibran usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-33 APEC di Shenzhen, Tiongkok. Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato di acara Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026). Setelah dari Manila, Filipina, dan Shenzhen, Prabowo mengatakan akan kembali ke Tanah Air untuk menentukan pendampingnya sebagai Wakil Presiden. “Dari Manila, saya ke Tiongkok, Shenzhen. Dari itu kembali harus mencari pengganti Wakil Presiden. Harus dapat bisikan dari Yang di Atas, dari Yang Mahakuasa,” ujarnya.
Di sisi politik, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas menyatakan dukungan terhadap pengganti calon Wakil Presiden dari Partai Gerindra. Menurut Zulhas, hampir semua ketua umum partai politik koalisi tidak mengajukan kader masing-masing. Ia menyebut Presiden Prabowo telah memanggil para ketua umum parpol koalisi untuk membahas kekosongan kursi Wapres, dan parpol pengusung diberi waktu satu pekan untuk melakukan pembahasan internal sebelum mengajukan satu nama. “Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat dari Gerindra,” kata Zulhas dalam video yang diterima detikcom, Minggu (15/11/2026). Ia menegaskan PAN tidak mengusulkan calon dan menyerahkan sepenuhnya pilihan kepada Presiden, termasuk untuk kader-kader dari Gerindra.
Sementara itu, ribuan orang menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia di Taman Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2026). Aksi itu diikuti sejumlah organisasi masyarakat Islam dan serikat buruh. Ketua Pelaksana Bachtiar Nasir menyampaikan harapan agar sosok Wakil Presiden yang menggantikan Gibran tidak anti-Islam dan mampu menyatukan bangsa serta mengakomodasi kepentingan umat Islam. Meski demikian, ia mengaku belum memiliki sosok calon Wakil Presiden yang dimaksud dan menyatakan pihaknya akan terus mengawal proses tersebut. Dalam kesempatan itu, massa menyampaikan lima tuntutan, yakni rakyat bersatu membela Indonesia; melawan pengkhianat bangsa dan negara; melawan oligarki dan penguasaan asing atas aset negara; menegakkan Pasal 33 UUD 1945; serta menegakkan hukum secara konsisten.
Dengan jadwal paripurna 2 Desember 2026, proses pemilihan Wakil Presiden baru kini menunggu pengajuan dua nama oleh Presiden Prabowo serta verifikasi kelengkapan syarat administratif oleh MPR. (Red)

