TEHERAN, JEJAK HUKUM – Amerika Serikat dan Iran resmi menyepakati gencatan senjata selama dua pekan pada Selasa (7/4/2026) malam waktu setempat. Kesepakatan yang diumumkan menjelang tenggat militer yang ditetapkan Presiden AS ini menjadi langkah darurat untuk meredakan eskalasi konflik yang telah berlangsung selama 40 hari dan berpotensi meluas menjadi perang regional.
Isi Kesepakatan dan Peran Pakistan
Kesepakatan ini tidak lepas dari peran Pakistan sebagai mediator utama. Negosiasi intensif yang difasilitasi Perdana Menteri Shehbaz Sharif menghasilkan sejumlah poin penting, antara lain penghentian seluruh operasi militer, pembukaan kembali Selat Hormuz untuk jalur perdagangan internasional, komitmen untuk tidak melakukan agresi selama masa gencatan senjata, serta dimulainya negosiasi damai lanjutan di Islamabad pada 10 April 2026. Pembahasan juga akan mencakup pencabutan sanksi ekonomi terhadap Iran, kompensasi kerusakan akibat konflik, dan rencana penarikan pasukan AS dari kawasan.
Keputusan untuk menerima gencatan senjata diambil oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC)—lembaga tertinggi di bawah Pemimpin Tertinggi Iran—yang saat ini dipimpin Presiden moderat Masoud Pezeshkian. Sejumlah laporan menyebut China memainkan peran penting dalam meyakinkan Iran untuk menyetujui permintaan Pakistan selaku mediator.
Reaksi Warga: Euforia vs Kelegaan yang Tertahan
Pengumuman gencatan senjata disambut dengan euforia besar di Teheran. Ribuan warga tumpah ruah ke jalan pada malam 7 April, mengibarkan bendera Iran, membawa poster pemimpin negara, dan meneriakkan seruan kemenangan. Bagi banyak warga yang selama 40 hari diliputi kematian dan kehancuran—dengan lebih dari 3.000 orang dilaporkan tewas menurut para aktivis HAM—gencatan senjata ini memberikan kelegaan yang sangat dibutuhkan.
Namun di sisi lain, kelompok garis keras Iran naik pitam. Hanya beberapa hari sebelum kesepakatan, mereka memasang spanduk raksasa di persimpangan tersibuk Teheran bertuliskan, "Selat Hormuz akan tetap ditutup." Spanduk yang dimaksudkan sebagai pernyataan tegas Pemimpin Tertinggi baru, Mojtaba Khamenei (yang belum pernah terlihat di depan publik sejak ditetapkan bulan lalu), kini kemungkinan besar harus diturunkan.
Kelompok garis keras merasa percaya diri setelah Iran mampu menutup Selat Hormuz dan menggempur negara‑negara Teluk. Mereka membakar bendera AS dan Israel usai pengumuman kesepakatan. Milisi sukarelawan Basij berbaris menuju Kementerian Luar Negeri pada tengah malam untuk menolak keputusan tersebut. Pemimpin redaksi surat kabar garis keras Kayhan bahkan menulis bahwa gencatan senjata adalah "hadiah bagi musuh" karena memberi kesempatan AS dan Israel mengisi ulang persenjataan.
Perubahan Kebijakan dan Tantangan ke Depan
Kesepakatan ini menandai penyimpangan besar dari kebijakan garis keras masa lalu. Negosiasi langsung dengan AS—yang selama ini dilarang oleh mantan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang tewas dalam serangan Israel pada 28 Februari lalu—kini tampaknya telah disetujui oleh pemimpin baru, putra Khamenei. Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dijadwalkan memimpin delegasi Iran berunding langsung dengan Wakil Presiden AS JD Vance di Islamabad.
Meski gencatan senjata telah diberlakukan, Iran dan AS masih jauh dari perdamaian berkelanjutan. Perang dapat kembali pecah apabila perundingan menemui jalan buntu. Bahkan di kalangan garis keras mulai muncul kesadaran bahwa jalan keluar harus segera ditemukan sebelum infrastruktur vital Iran hancur lebih parah. Ketua Mahkamah Agung Iran yang berhaluan keras, Gholamhossein Mohseni Ejei, mengakui negara tersebut tengah mencari cara mengakhiri perang sambil mempertahankan posisi unggul.
Dunia internasional, termasuk PBB, menyambut positif kesepakatan ini sembari mendorong kepatuhan semua pihak. Stabilitas Selat Hormuz—jalur vital perdagangan energi dunia—juga membawa dampak langsung pada harga minyak dan pemulihan pasar keuangan global. Namun, ketidakpercayaan dan potensi eskalasi di wilayah lain tetap menjadi ancaman serius.
Gencatan senjata ini menjadi momentum penting, meski masih bersifat sementara. Bagi warga Iran yang mendukung perang, konflik dipandang sebagai cara menumbangkan rezim yang mereka anggap keji. Namun bagi kebanyakan lainnya, ini adalah napas lega—dan harapan bahwa jalan diplomasi masih tetap menjadi harapan utama menuju perdamaian permanen. (Red)
