JAKARTA, JEJAK HUKUM — Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EHS) pada Selasa, 17 November 2026, terkait kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Keputusan itu diambil usai sidang etik yang berlangsung selama sembilan jam nonstop sejak pukul 09.00 WIB di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengonfirmasi bahwa Eko Hadi tidak lagi memiliki status sebagai anggota Polri. "Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH," ucap Trunoyudo di hadapan awak media. Majelis KKEP juga menyatakan Eko Hadi melakukan perbuatan tercela. "Pada hasil sidang KKEP, maka didapatkan putusan sidang KKEP. Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, perilaku pelanggaran dinyatakan perbuatan tercela," jelasnya.
Berdasarkan fakta persidangan, Eko Hadi dinilai terbukti secara sah melakukan pelanggaran kode etik yang sangat serius. Majelis menghadirkan sembilan orang saksi, termasuk saksi yang memberikan keterangan meringankan, untuk menyusun kronologi penyalahgunaan wewenang. Modus operandi yang digunakan tergolong rapi namun fatal: tersangka diduga kuat menyalahgunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah terhadap komunikasi Presiden. Dugaan pelanggaran yang menjeratnya mencakup penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, prosedur yang menyimpang dari aturan kepolisian, serta indikasi kuat adanya permufakatan jahat dalam melakukan akses ilegal. Atas tindakan itu, ia dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g tentang kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan.
Sidang etik yang menentukan nasib sang jenderal dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo, mantan Irjen Kemenkum. Majelis juga diperkuat Aslog Polri Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua, serta tiga anggota majelis yakni Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi. Tidak terima dengan putusan tersebut, Eko Hadi menyatakan mengajukan banding.
Kasus ini bukan kali pertama menjerat perwira tinggi. Sebelumnya, pada 10 November 2026, sidang KKEP juga memutuskan memecat Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution sebagai anggota Polri atas kasus yang sama. "Yang kedua sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan. Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 juncto sejumlah ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022, dan majelis menilai ia melakukan perbuatan tercela. Meski demikian, Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding. "Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan telah menyatakan banding," ujar Isir.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Keempat tersangka meliputi eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Bukan hanya Prabowo, keempat tersangka juga diduga menyadap pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pengusaha.
Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sejumlah pasal sesuai dengan peran masing-masing tersangka. Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun. Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun. Penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan. Khusus Slamet Uliandi, penyidik menjeratnya dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 20 huruf j KUHP. Sementara terhadap tiga tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
Selain menyidik dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar, yang berkaitan dengan dugaan turut serta, melakukan tindak pidana secara bersama-sama, atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan makar. Atas laporan itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur makar yang harus dibuktikan secara terpisah.
Perhatian publik kini tertuju pada nasib eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Divisi Humas Polri memastikan sidang etik terhadap jenderal bintang empat tersebut akan digelar pada pekan depan. "Proses etik akan diberlakukan kepada seluruh terduga pelanggar tanpa perlakuan khusus, termasuk terhadap Listyo Sigit Prabowo yang masih berstatus anggota Polri aktif," tegas Kadiv Humas Polri. Hingga kini jadwal pasti pelaksanaan sidang maupun susunan majelis etik masih belum diumumkan.
Kasus ini menjadi perhatian publik secara luas karena tidak hanya menyeret satu nama, namun juga mengaitkan sejumlah nama besar lainnya dalam pusaran penyelidikan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Perkembangan kasus ini terus dipantau ketat oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan terhadap integritas institusi penegak hukum di Indonesia, sekaligus menjadi pengingat keras akan pentingnya pengawasan ketat terhadap akses teknologi monitoring di tubuh kepolisian. (Red)

