JAKARTA, JEJAK HUKUM — Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menangguhkan pembahasan di Board of Peace (BoP), sebuah badan perdamaian internasional yang dibentuk pada Januari 2026 oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran dalam sepekan terakhir. Langkah penangguhan dilakukan demi memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di kawasan terdampak.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Yvonne Mewengkang, mengonfirmasi bahwa seluruh pembahasan terkait BoP saat ini dalam status on hold atau ditangguhkan. Fokus utama pemerintah Indonesia kini beralih sepenuhnya pada langkah-langkah antisipatif menghadapi situasi krisis yang berkembang.
"Fokus diplomasi kita saat ini adalah memastikan keselamatan WNI di wilayah terdampak serta menyiapkan langkah deeskalasi," ujar Yvonne dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Meski pembahasan teknis BoP ditangguhkan, Indonesia menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri. Pemerintah akan terus mencari celah diplomasi yang paling efektif di forum internasional untuk mendorong perdamaian yang adil bagi rakyat Palestina.
Komitmen sebagai Penengah yang Jujur
Di tengah dinamika kepentingan global, Indonesia menegaskan posisinya sebagai honest broker atau penengah yang jujur. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu, Santo Darmosumarto, menyatakan bahwa netralitas Indonesia merupakan amanat konstitusi untuk ikut menjaga ketertiban dunia.
"Indonesia memilih berperan sebagai penengah yang jujur, bukan sebagai aktor yang mengambil posisi terhadap salah satu pihak," tegas Santo.
Sebagai wujud nyata dari prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia telah mengambil tiga langkah konkret:
1. Desakan Gencatan Senjata: Indonesia secara resmi meminta seluruh pihak menghentikan kekerasan sejak konflik pecah pada akhir Februari lalu.
2. Diplomasi Maraton: Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan komunikasi telepon intensif dengan pemimpin negara-negara kunci, seperti Iran, Arab Saudi, UEA, Qatar, hingga Yordania, untuk mendorong dialog damai.
3. Siaga Evakuasi WNI: Perlindungan warga negara menjadi prioritas mutlak. Kemlu terus memetakan langkah perlindungan lanjutan, termasuk skenario evakuasi jika situasi semakin memburuk.
"Kami terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di wilayah terdampak. Perlindungan WNI tetap menjadi prioritas utama kami saat ini," pungkas Santo. (Red)
