TIMUR TENGAH, JEJAK HUKUM – Dunia dikejutkan oleh gerakan diplomatik besar-besaran dari dua negara Islam paling berpengaruh di kawasan. Di saat Iran kian menunjukkan taringnya di Selat Hormuz dan Lebanon, Arab Saudi dan Pakistan justru sibuk mengirim pesan penting ke Washington. Pesannya sangat jelas: tidak ada normalisasi dengan Israel tanpa Palestina merdeka.
Desakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mewajibkan negara-negara Muslim untuk segera bergabung dengan Kesepakatan Abraham (Abraham Accords) berakhir dengan penolakan keras. Baik Kerajaan Arab Saudi maupun Republik Islam Pakistan menyatakan "TIDAK" secara gamblang.
Tidak Ada Jalan Lain: Saudi Bungkam Klaim Kesepakatan Abraham
Spekulasi tentang normalisasi Arab Saudi-Israel telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman pernah menyebut hubungan dengan Israel semakin dekat setiap hari. Namun, perang brutal di Gaza yang dimulai pada Oktober 2023 telah mengubah segalanya secara fundamental.
Trump berharap memanfaatkan tekanan perang dengan Iran untuk meloloskan kesepakatan besar (grand bargain). Namun, harapan itu pupus. Sumber dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan bahwa posisi kerajaan tetap tidak berubah. Tidak akan ada jabat tangan diplomatik dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama rakyat Palestina terus berdarah-darah.
Syarat Riyadh sangat tegas: solusi dua negara (two-state solution) dengan negara Palestina merdeka berdasarkan batas-batas pra-1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Pernyataan kerajaan baru-baru ini bahkan mengutip langsung pidato Putra Mahkota Mohammed bin Salman di depan Dewan Syura (Shura Council) pada 18 September 2024 lalu.
"Amerika Serikat harus menyadari bahwa tidak akan ada ikatan (dengan Israel) tanpa kemajuan kredibel menuju pembentukan negara Palestina," demikian bunyi pernyataan tegas Saudi yang dilansir Al Arabiya TV.
Sikap ini bukan hanya soal solidaritas, tetapi juga strategi. Para analis dari International Crisis Group menilai bahwa Saudi saat ini menggunakan posisi ekonominya sebagai kartu truf. Mereka tidak akan memberikan konsesi gratis. Jika Trump ingin "Abraham Accords 2.0" berhasil, ia harus memaksa Israel untuk menghentikan pendudukan di Tepi Barat dan menyerahkan kedaulatan penuh kepada Otoritas Palestina, sesuatu yang hingga saat ini masih belum terjadi.
Pakistan: Palestina Adalah Jantung Kami
Jika Saudi bersikap diplomatis namun dingin, Pakistan justru memberikan respons yang lebih blak-blakan. "Kami menolaknya. Posisi kami terhadap Palestina tetap tidak berubah." Itulah realitanya. Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, secara terang-terangan menyatakan bahwa bergabung dengan Kesepakatan Abraham akan bertentangan dengan ideologi fundamental Pakistan.
"Secara pribadi, saya rasa kita tidak boleh bergabung dengan kesepakatan apa pun yang bertentangan dengan ideologi fundamental kita," ujar Asif dalam wawancara televisi. Pakistan bahkan menegaskan bahwa mereka tidak akan mengakui Israel sampai negara Palestina yang berdiri sendiri dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya terbentuk.
Perdana Menteri Shehbaz Sharif juga menggunakan momen Peringatan Hari Nakba ke-78 pada 15–16 Mei 2026 untuk kembali menyatakan solidaritasnya. "Saat saudara-saudara Palestina kita menandai peringatan 78 tahun Nakba, kita mengingat penderitaan dan pengusiran paksa yang berkepanjangan sejak 1948," tulis PM Sharif di platform X.
"Pada momen bersejarah ini, Pakistan menegaskan kembali dukungan tegaknya untuk pendirian negara Palestina yang berdaulat, independen, layak huni, dan berkesinambungan berdasarkan perbatasan pra-Juni 1967, dengan Al-Quds Al-Sharif (Yerusalem) sebagai ibu kotanya," tegasnya.
Menariknya, resistensi ini terjadi bahkan ketika Senator AS Lindsey Graham mempertanyakan kredibilitas Pakistan sebagai mediator konflik AS-Iran. Graham menganggap Pakistan bermasalah (problematic) dan menekan Islamabad untuk memberikan jawaban yang jelas kepada Trump mengenai Kesepakatan Abraham. Namun, para pemimpin oposisi dan agamawan Pakistan justru balik menyerang.
"Presiden AS yang mengakui Yerusalem yang diduduki sebagai ibu kota Israel dan berdiri di samping Netanyahu dalam penghancuran Gaza, sekali lagi menekan negara-negara Muslim untuk menandatangani Kesepakatan Abraham. Sebenarnya, perjanjian ini tidak lain adalah dokumen penyerahan diri," tegas Emir Jamaat-e-Islami (JI), Hafiz Naeemur Rehman. Ia bahkan menyerukan agar Perdana Menteri Shehbaz Sharif secara resmi menolak permintaan ilegal Trump tersebut di depan parlemen.
Iran Semakin Perkasa, Koalisi Pro-Palestina Kuat
Penolakan ini terjadi di saat yang sangat krusial. Secara geopolitik, ini adalah momen yang langka. Selama ini, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sering dituding menjual Palestina demi bisnis dan teknologi dari Israel. Namun, tekanan publik yang begitu besar pasca-perang Gaza (yang menewaskan puluhan ribu warga sipil) membuat para penguasa Teluk tidak punya pilihan selain mundur.
Selain itu, kekuatan Iran yang terus meningkat—terutama setelah berhasil menahan gempuran AS dan memblokade Selat Hormuz—menjadi "kartu liar". Saudi mungkin menghitung untung-rugi. Jika Iran "menang" melawan AS, mengapa Riyadh harus membantu Washington dengan menormalisasi hubungan dengan sekutu AS (Israel)?
Para ahli menilai bahwa upaya Trump untuk menggabungkan (bundle) negosiasi gencatan senjata Iran dengan perluasan Abraham Accords adalah prematur dan terputus dari realitas pasca-perang. Analis politik senior, Mojtaba Dehghani, mengatakan kepada The Jerusalem Post:
"Di sebagian besar kawasan Teluk Persia, proposal ini dianggap prematur dan agak terputus dari realitas pasca-perang. Qatar dan Oman saat ini lebih fokus untuk membangun keseimbangan regional yang dapat menahan Iran dan Israel, daripada bergabung dengan blok yang jelas-jelas anti-Iran atau pro-Israel."
Kesimpulannya, "Blok Muslim" sedang bergeser. Mereka mungkin tidak suka dengan kebijakan agresif Iran, tetapi mereka juga tidak akan menjadi pion Trump untuk menyelamatkan muka dari kekacauan yang ia ciptakan sendiri.
Akankah Ada Negara Lain yang Menyusul?
Beberapa analis menyebut bahwa negara seperti Qatar, Kuwait, atau bahkan Yordania berada dalam tekanan berat. Namun, The Jerusalem Post melaporkan bahwa negara-negara Teluk lainnya cenderung mengikuti jejak Saudi. Adapun Turki, hubungannya dengan Israel sudah beku total setelah Presiden Erdogan memutus semua hubungan diplomatik pasca-invasi Gaza.
Kecuali Uni Emirat Arab dan Bahrain—yang sudah menjadi anggota lama—tampaknya tidak akan ada "bintang baru" yang bergabung dengan lingkaran normalisasi untuk saat ini. Trump kalah dalam pertarungan opini publik di dunia Muslim. Syarat bantuan militer 12 miliar dolar AS dari Iran dan syarat kemerdekaan Palestina dari Saudi/Pakistan telah menciptakan "tembok" yang sulit ditembus.
Israel harus memutuskan: antara terus merebut tanah di Tepi Barat dengan kekerasan, atau mendapatkan pengakuan resmi dari seluruh dunia Muslim. Sampai saat ini, Netanyahu memilih opsi pertama, dan akibatnya, dunia Arab memilih untuk menutup pintu. (Red)
