YOGYAKARTA, JEJAK HUKUM - Fenomena perburuan sekolah swasta kian kompetitif di tengah masih tersedianya ribuan kursi kosong di sekolah negeri. Di Yogyakarta, beberapa SD swasta milik organisasi Muhammadiyah seperti SD Muhammadiyah Sapen, SD Muhammadiyah Purwodiningratan, dan SD Muhammadiyah Sukonandi bahkan sudah mengantre pendaftar hingga tahun 2033. Hal serupa terjadi di sejumlah kota lain, termasuk Malang, Surabaya, dan Jakarta, di mana SD Al-Azhar di berbagai daerah juga telah diburu calon orangtua hingga 2034.
Fenomena orangtua "war" atau rebutan kursi sekolah swasta ini dinilai ironis oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Pasalnya, dari total daya tampung sekitar 3.600 hingga 3.700 kursi SD Negeri di Kota Yogyakarta pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, jumlah pendaftar baru hanya mencapai 2.500 hingga 2.700 siswa. Artinya, sekitar 1.000 kursi masih kosong.
"Masih ada sekitar seribu kursi yang belum terisi. Ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Yogyakarta. Padahal SD negeri kita masih banyak kursi kosong dan semuanya gratis," ujar Hasto. Ia menyoroti ironi bahwa banyak orang tua tetap memilih sekolah swasta meski harus mengeluarkan biaya lebih besar, sementara SD negeri menyediakan layanan pendidikan gratis dengan kualitas yang tidak kalah baik. "Masyarakat sebetulnya daya belinya tidak bagus-bagus amat. Sebetulnya, nafsu besar, tenaga kurang. Sementara di SD negeri kita sendiri masih kosong, masih banyak kursi yang tersedia secara gratis," tegasnya.
Menanggapi fenomena ini, Pakar Pendidikan Prof.Dr. Waras Kamdi, M.Pd., menjelaskan bahwa ada perbedaan mendasar sudut pandang orangtua masa kini dibandingkan generasi sebelumnya. "Dulu orang berpikir, sekolah itu cukup di negeri karena kualitasnya baik. Itu era sebelum adanya zonasi," katanya. Pada masa itu, pamor sekolah negeri lebih unggul karena orangtua berambisi anak pintar secara akademik. Namun, orangtua muda kini memiliki pertimbangan lebih mendalam.
"Orangtua sekarang lebih melek dan sadar apa yang dibutuhkan anaknya. Mereka ingin anak tumbuh menjadi pribadi yang baik dan memiliki pengetahuan seimbang pada semua hal," ujar Waras. Banyak orangtua yang berambisi anaknya menguasai bahasa asing, memiliki pergaulan eksklusif, hingga mendapatkan kesempatan ke luar negeri. Sekolah swasta berbasis agama, termasuk dari organisasi seperti Muhammadiyah, kini kian ramai diburu, padahal dulu sepi peminat.
Waras menambahkan, aneka ekstrakurikuler dan program pendukung seperti bahasa asing yang belum ditemui di semua sekolah negeri turut menjadi pertimbangan utama orangtua mengincar sekolah swasta. "Minat orangtua itu akan berubah-ubah. Bisa jadi generasi sekarang yang kelak jadi ortu, beda lagi maunya gimana," pungkasnya.
Menyikapi persoalan ini, Pemerintah Kota Yogyakarta segera mengambil langkah evaluasi dengan mengumpulkan seluruh kepala SD negeri untuk membahas strategi meningkatkan minat masyarakat. Hasto menegaskan bahwa pola lama yang hanya menunggu calon siswa datang sudah tidak relevan. "Kepala sekolah harus lebih proaktif. Jangan hanya menunggu pendaftaran dibuka, tetapi harus mampu memperkenalkan keunggulan sekolah kepada masyarakat," ujarnya.
Keberhasilan memperoleh siswa baru akan menjadi salah satu indikator dalam evaluasi kinerja kepala sekolah. "Kami ingin fasilitas pendidikan negeri yang sudah tersedia bisa dimanfaatkan secara maksimal. Semakin banyak masyarakat percaya kepada SD negeri, semakin kuat pula kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta," pungkas Hasto. (Red)
