SUBANG, JEJAK HUKUM – Badan Pusat Statistik (BPS) menargetkan pendataan terhadap sedikitnya 5,54 juta pelaku usaha dan sekitar 17,7 juta keluarga dalam Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat. Target ambisius ini disampaikan Wakil Ketua BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, usai peluncuran sensus bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Minggu (21/6/2026).
"Jumlahnya sangat besar, mencapai jutaan pelaku usaha. Ini karena penduduk Jawa Barat memang cukup banyak," ujar Sonny.
Target besar tersebut mengukuhkan posisi Jawa Barat sebagai salah satu episentrum ekonomi nasional. Dengan populasi terbesar di Indonesia, provinsi ini menjadi wilayah strategis dalam pemetaan aktivitas usaha—mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar.
BPS Kerahkan 40.573 Petugas Door to Door
Untuk menjangkau jutaan pelaku usaha, BPS menurunkan 40.573 petugas sensus di Jawa Barat. Mereka akan bekerja langsung ke lapangan dengan metode door to door. Skema jemput bola ini dipilih untuk memastikan akurasi data, terutama bagi pelaku usaha yang selama ini belum terpetakan dalam basis data formal pemerintah.
Selain petugas lapangan, BPS juga mengerahkan pegawai organik untuk mendukung pelaksanaan sensus di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat. Langkah ini dinilai penting mengingat luasnya wilayah dan tingginya mobilitas ekonomi masyarakat.
Jabar Punya Aplikasi Khusus, Libatkan RT/RW untuk Eco Tagging
Dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Jawa Barat disebut memiliki pendekatan berbeda dibanding daerah lain. Pemprov Jabar menyiapkan aplikasi bernama **Jabar Eco Tech** untuk mendukung pendataan berbasis lokasi usaha.
"Ini mungkin satu-satunya di Indonesia. Pak Gubernur menugaskan RT, RW, dan perangkat lainnya untuk melakukan eco tagging, yakni pencatatan koordinat tempat usaha," jelas Sonny.
Pendataan tidak hanya berhenti pada identitas pelaku usaha, tetapi juga menyasar titik koordinat lokasi usaha. Keterlibatan perangkat lingkungan seperti RT dan RW diharapkan mempercepat pemetaan usaha riil di tingkat akar rumput—termasuk usaha rumahan, warung, industri kecil, hingga jasa informal yang tersebar di permukiman warga. Model berbasis geo-tagging ini berpotensi menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun peta ekonomi mikro hingga level desa dan kelurahan.
Dedi Mulyadi Kumpulkan Bupati, BI, OJK, dan Apindo
Dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bersifat teknis. Pada peluncuran di Lembur Pakuan, Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) mengundang para bupati/wali kota se-Jabar, perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk menandatangani komitmen bersama demi kelancaran sensus.
Langkah ini menunjukkan bahwa sensus ekonomi bukan sekadar agenda statistik, melainkan fondasi kebijakan ekonomi daerah ke depan. Data hasil sensus akan menjadi acuan dalam penguatan UMKM, investasi, pembiayaan, penyerapan tenaga kerja, hingga penataan ekonomi berbasis wilayah.
“Mekanismenya nanti yang harus dibahas lebih lanjut, termasuk administrasi keuangan dan pelaksanaan sumber daya manusia,” tambah Sonny, menandakan masih adanya pekerjaan teknis terkait sinkronisasi di lapangan.
Dedi Mulyadi: Sensus Ekonomi Seharusnya Digelar Setiap Tahun
Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa sensus ekonomi adalah instrumen penting bagi pengambilan keputusan pemerintah. Karena itu, ia menilai kegiatan seperti ini tidak cukup dilakukan lima atau sepuluh tahun sekali.
Dedi bahkan mengusulkan agar sensus ekonomi di Jawa Barat dilakukan setiap tahun. Tak hanya itu, ia juga melontarkan gagasan agar sensus penduduk digelar setahun sekali atau bahkan dua kali setahun.
Meski terdengar ambisius, usulan ini mencerminkan kebutuhan daerah terhadap data yang lebih cepat, presisi, dan mutakhir. Di tengah dinamika ekonomi yang bergerak cepat—mulai dari pertumbuhan UMKM, pergeseran sektor informal, hingga perubahan pola konsumsi—data tahunan dinilai akan membuat kebijakan lebih responsif.
Mengapa Sensus Ekonomi Jabar 2026 Penting?
Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat bukan sekadar pendataan rutin. Ada sejumlah alasan mengapa agenda ini krusial:
1. Memotret kekuatan ekonomi riil – Dengan target 5,54 juta pelaku usaha, sensus ini akan menjadi peta besar aktivitas ekonomi, dari usaha rumahan hingga korporasi.
2. Dasar kebijakan yang lebih akurat – Data akan menjadi rujukan untuk program bantuan UMKM, pembinaan usaha, penyaluran kredit, pengembangan kawasan industri, hingga kebijakan pengentasan kemiskinan.
3. Menjangkau sektor informal – Metode door to door dan pelibatan RT/RW memungkinkan usaha kecil di perkampungan, pasar, hingga rumah tangga masuk ke basis data resmi.
4. Mendorong digitalisasi data ekonomi daerah – Melalui Jabar Eco Tech, Jabar membangun sistem pendataan modern berbasis geospasial.
Tantangan Besar di Balik Target 5,54 Juta Pelaku Usaha
Meski didukung penuh, target sensus ini bukan tanpa tantangan. Beberapa ujian di lapangan antara lain:
- Luasnya cakupan wilayah dan jumlah penduduk Jabar,
- Banyaknya pelaku usaha informal yang belum terdata,
- Sinkronisasi data antara pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga RT/RW,
- Kesiapan teknis petugas dalam memanfaatkan sistem digital dan geo-tagging,
- Administrasi pembiayaan dan pengorganisasian SDM dalam skala besar.
Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat tidak hanya ditentukan oleh jumlah petugas, tetapi juga kualitas koordinasi lintas level pemerintahan dan pemangku kepentingan.
Data Jadi Kunci, Jabar Ingin Selangkah Lebih Maju
Peluncuran Sensus Ekonomi 2026 di Lembur Pakuan menegaskan satu hal: Jawa Barat ingin menjadikan data sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi.
Dukungan politik dari gubernur, pelibatan kepala daerah, serta integrasi teknologi melalui Jabar Eco Tech menjadi sinyal bahwa Jabar tidak ingin sekadar menjalankan sensus sebagai rutinitas administratif. Jika target 5,54 juta pelaku usaha dan 17,7 juta keluarga benar-benar tercapai, hasil sensus ini akan menjadi salah satu basis data ekonomi daerah terbesar di Indonesia. Dari sanalah arah kebijakan pembangunan, penguatan UMKM, investasi, hingga pemerataan kesejahteraan di Jawa Barat akan diuji. (Red)
