KARAWANG, JEJAK HUKUM — PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) menyatakan bahwa hasil uji laboratorium dan pemodelan arus memastikan ceceran minyak mentah yang ditemukan di pesisir Sedari dan Cemarajaya, Kabupaten Karawang, bukan berasal dari wilayah operasi mereka.
Pernyataan tersebut disampaikan General Manager PHE ONWJ, Wirdan Arifin, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Karawang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pemerintah kecamatan dan desa, serta kelompok nelayan, pada Selasa (1/9).
Hasil Laboratorium dan Pemodelan
Wirdan menjelaskan bahwa pihaknya telah merespons laporan masyarakat dengan melakukan pengecekan di sekitar lokasi temuan menggunakan kapal laut, drone udara, hingga helikopter. PHE ONWJ mengambil sampel ceceran minyak di Pantai Cemarajaya dan Pantai Sedari pada 26 Agustus 2026, yang disaksikan langsung oleh aparatur desa setempat.
Sampel tersebut kemudian dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri pada 27 Agustus 2026 untuk menjalani uji sidik jari minyak (oil fingerprinting). "Hasil pemeriksaan Puslabfor yang keluar pada 31 Agustus 2026 menyatakan sampel tidak identik dengan karakteristik minyak PHE ONWJ," ujar Wirdan.
Selain uji laboratorium, perusahaan juga melakukan pemodelan pergerakan tumpahan (backtracking) selama tujuh hari dengan asumsi jenis minyak mentah ringan (light crude). "Hasilnya, sumber minyak diperkirakan mengarah dari tenggara lokasi temuan, yang bukan merupakan wilayah kerja operasi PHE ONWJ," tambahnya.
Upaya Pembersihan di Lokasi Terdampak
Meskipun hasil uji menyatakan ceceran tidak identik dengan minyak perusahaan, PHE ONWJ tetap melakukan pembersihan di wilayah pesisir terdampak. Manager Communication, Relations & CID Regional Jawa PHE ONWJ, Pinto Budi Bowo Laksono, menyatakan bahwa pembersihan dilakukan bergotong royong bersama DLH, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat sejak 27 hingga 30 Agustus 2026.
"Walaupun hasil uji tidak identik, namun kami telah bergerak melakukan pembersihan, bergotong royong dengan masyarakat," tegas Pinto. Ia memastikan seluruh material dan tanah yang terkontaminasi telah diangkut untuk dikelola oleh pihak ketiga pengolah limbah B3 berizin, sesuai prosedur dan standar lingkungan yang berlaku.
DPRD Dorong Tim Investigasi Independen
Di sisi lain, Komisi III DPRD Karawang mendorong pembentukan tim investigasi independen guna menelusuri secara tuntas sumber dan dampak ceceran minyak tersebut. Ketua Komisi III DPRD Karawang, Dedy Indra Setiawan, mengungkapkan bahwa tim ini nantinya akan dikoordinasikan oleh DLH Karawang dengan melibatkan perwakilan nelayan.
"Harus dibikin tim investigasi independen. Nanti Dinas LH yang mengepalai dan perwakilan dari para nelayan," kata Dedy. Menurutnya, sejumlah organisasi nelayan seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), serta forum nelayan lainnya dapat dilibatkan. DPRD juga membuka peluang untuk mengikutsertakan akademisi atau ahli jika diperlukan dalam proses penelusuran.
"Tujuan untuk melihat ini sebenarnya kejadian dampak dari mana. Karena dari PHE menyampaikan bukan dari wilayah operasinya. Tapi harus dilakukan uji lab juga," imbuhnya.
Sikap Terbuka PHE ONWJ
Menanggapi rencana pembentukan tim investigasi, Pinto Budi Bowo Laksono menegaskan bahwa PHE ONWJ bersikap terbuka terhadap proses verifikasi yang akan dilakukan oleh para pemangku kepentingan. "Kita terbuka terhadap masukan dari semua pemangku kepentingan. Kaitannya dengan verifikasi di lapangan, laporan, temuan yang berkaitan dengan laporan masyarakat, kami terbuka dan siap mendukung," pungkasnya. (Red)
