KARAWANG, JEJAK HUKUM — Jagat media sosial di Karawang mendadak heboh setelah beredar kabar bahwa rombongan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Karawang bersama Dewan Pengupahan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pulau Bali.
Publik menilai kegiatan tersebut lebih menyerupai “piknik berbalut kunker”, terlebih dilakukan di tengah situasi keuangan daerah yang sedang diperketat dengan alasan efisiensi anggaran.
Kritik keras datang dari berbagai kalangan, termasuk pemerhati kebijakan publik MR. KiM, yang menilai keputusan itu mencerminkan ketidakpekaan pejabat terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
"Kadisnaker seolah tutup mata, telinga, dan mulut. Menganggap uang anggaran itu milik pribadi, padahal sumbernya dari keringat rakyat—para buruh, petani, dan warga Karawang lainnya,” tegas MR. KiM, Rabu (29/10/2025).
Padahal, sejak awal menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) telah melarang keras kegiatan studi banding atau kunker pejabat ke luar daerah, terlebih ke destinasi wisata seperti Bali yang sering dianggap sebagai simbol “wisata pejabat” di tengah rakyat yang sedang berhemat.
Kunker yang berlangsung selama tiga hari tersebut juga disebut tidak memberikan manfaat nyata bagi publik.
"Kalau memang ingin menghasilkan kebijakan pengupahan yang adil, kenapa tidak turun langsung ke pabrik-pabrik bersama Dewan Pengupahan? Lihat fakta lapangan, dengar suara buruh! Jangan malah menghabiskan uang rakyat untuk jalan-jalan ke Bali,” tambah MR. KiM.
Publik pun kini menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD Karawang, khususnya Komisi IV yang membidangi ketenagakerjaan, karena dinilai membiarkan kegiatan itu berlangsung tanpa sikap tegas.
Desakan agar Bupati Karawang segera mengevaluasi kinerja pejabat Disnaker pun semakin menguat.
“Bupati harus mengevaluasi kinerja pejabat Disnaker, terutama Kadisnaker. Ini bukan hanya soal etika birokrasi, tapi juga soal moral publik. Jika tidak ada sanksi tegas, kepercayaan masyarakat akan runtuh,” ujar MR. KiM.
Gelombang kemarahan masyarakat diperkirakan terus membesar. Sejumlah elemen buruh dan aktivis sosial bahkan dikabarkan tengah mempertimbangkan aksi protes besar-besaran sebagai bentuk kritik terhadap “foya-foya pejabat di atas penderitaan rakyat.” (Lim)
