KARAWANG, JEJAK HUKUM – Hingga siang hari ini, Jum’at 23 Januari 2026, ribuan rumah warga di Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, masih terendam banjir. Genangan air dengan ketinggian bervariasi, mulai dari 30 cm hingga lebih dari 1 meter, melumpuhkan aktivitas masyarakat dan menyisakan duka.
Terpantau sementara di lapangan, warga di 3 dusun terparah yaitu, Dusun Rengas Jaya 1 Desa Rengasdengklok Selatan, Dusun Kalijaya 2 Desa Rengasdengklok Utara dan Dusun Krajan A RT.05 Desa Kertasari.
Data dari tim relawan lokal menunjukkan bahwa hampir 90% wilayah di kecamatan ini tergenang air, menjadikan banjir awal tahun ini sebagai indikator bencana tahunan tanpa solusi yang tepat dan cepat.
“Ini sudah seperti langganan tiap tahun. Sudah tidak kagét lagi, mengemas barang dalam rumah, mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, ke garasi mobil, ke rumah saudara, ke tetangga, bahkan ada yang ngontrak ke Dusun Karajan demi bayinya, orang tua jompo, sudah biasa. Kami butuh bantuan segera,” ujar TS (44), warga Kalijaya 2 Desa Rengasdengklok Utara, yang rumahnya tergenang banjir sejak awal Januari lalu.
Hal yang sama dituturkan oleh SU (43), warga Dusun Rengsjaya 1 Desa Rengasdengklok Selatan. Bahwa banjir tahunan langganan sudah menjadi tradisi, kebiasaan dan kolam renang gratis di dalam rumah dan pemancingan gratis di halaman rumah. "Hadapi dengan senyuman." sindir nya kepada Tim Media JKH.
"Saya mohon dengan sangat, bantuan dari Tim Media ké, Tim Relawan ké, atau dari siapa pun yang peduli pada kami, maaf yeuh, kalau bisa jangan hanya foto-foto doang kalau meliputi warga yang kebanjiran, sensitif Pa. Kemarin aja ada ABG yang selfie di depan rumah yang kebanjiran, langsung dibanting HPnya dan diusir paksa oleh saudara saya," curhat MM (55) sembari menundukkan kepala.
Senada dengan MM, AH (60) warga RT.05 Dusun Karajan A Desa Kertasari mengatakan bahwa dia dan keluarga setiap tahun, setiap datang banjir mesti ngontrak rumah, pindah sementara satu hingga dua bulan sampai banjir benar-benar surut. Lebih dari 20 KK yang ngontrak ke tempat lain dengan harga Rp.500 ribu hingga Rp.600 ribu setiap bulan.
Akar permasalahan yang disorot oleh warga dan pengamat bukan semata-mata faktor curah hujan tinggi. Pembangunan tanpa arah dan tata kelola infrastruktur yang buruk dianggap sebagai biang keladi utama. Rengasdengklok, yang kerap disebut sebagai Kota Proklamasi, justru dinilai menjadi “anak tiri” dalam perencanaan pembangunan.
“Kami melihat ekspansi pembangunan alih fungsi lahan tanah sawah menjadi tanah darat untuk sektor swasta, industri dan perumahan yang masif di sekitar Rengasdengklok tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas drainase dan konservasi daerah resapan air. Sungai-sungai dan saluran air menyempit dan meluap dengan mudah,” jelas salah seorang pengamat lingkungan di Karawang.
Yang paling menyita perhatian adalah keberadaan site plan dan sistem drainase makro yang dipertanyakan efektivitasnya. Banyak saluran air yang diduga tidak sesuai dengan kondisi hidrologis terkini, bahkan terbangun di daerah yang seharusnya menjadi jalur air alami.
“Site plan-nya bagus di atas kertas, tapi eksekusi di lapangan dan koordinasi antar sektor lemah. Drainase yang seharusnya menjadi solusi, malah tidak terhubung dengan baik atau malah tersumbat oleh proyek-proyek baru,” tambahnya.
Warga menuntut audit komprehensif terhadap tata ruang dan infrastktur drainase di wilayah mereka. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk tidak hanya sekadar memberikan bantuan darurat, tetapi juga melakukan langkah-langkah korektif permanen.
“Kami sudah capek hanya dievakuasi tiap tahun. Kami butuh jaminan bahwa tahun depan, anak-cucu kami tidak akan mengalami hal yang sama. Rengasdengklok butuh perhatian serius, bukan jadi korban pembangunan di sekitarnya,” tutur AS (53), seorang ibu rumah tangga yang sedang membersihkan lumpur di teras rumahnya.
Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menyatakan sedang fokus pada penanganan darurat. Bantuan logistik terus didistribusikan, Satuan Tugas Reaksi Cepat ditempatkan di lokasi rawan, untuk melaporkan data update secara berkala.
Janji untuk mengevaluasi tata ruang dan infrastruktur setiap tahun disampaikan oleh pihak Pemerintah, namun masyarakat menunggu realisasi konkret setelah air benar-benar surut.
Sementara itu, langit di atas Rengasdengklok masih terlihat kelabu, mengisyaratkan potensi hujan lagi. Rasa was-was dan pertanyaan besar tentang masa depan wilayah itu masih menggantung, sama seperti genangan air yang belum juga menunjukkan tanda-tanda akan segera surut. (Éds)
