SUBANG, JEJAK HUKUM – Suasana di kawasan Lembur Pakuan, Subang, mendadak memanas pada Kamis (19/2/2026). Aksi unjuk rasa yang menyasar kediaman Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berlangsung di tengah penghadangan oleh warga setempat.
Massa yang tergabung dari LSM Pemuda dan mahasiswa berusaha merangsek masuk ke area gerbang kediaman orang nomor satu di Jawa Barat itu. Pantauan di lokasi, beberapa pendemo bahkan terlihat merangkak melewati celah gerbang yang dijaga ketat oleh warga.
Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja Kepala Dinas Bina Marga dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dinilai tidak responsif terhadap kritik masyarakat.
Ketua Bidang Hukum LSM Pemuda, Andri SH, menyatakan bahwa pihaknya telah berulang kali mendatangi kantor Dinas Bina Marga untuk menyuarakan kritik. Salah satu fokus utama adalah buruknya kualitas sejumlah proyek jalan provinsi.
"Banyak proyek yang baru selesai namun sudah mengalami kerusakan. Kami menduga kuat hal ini terjadi karena pengerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, bahkan mengarah pada dugaan cacat konstruksi," ujarnya di lokasi.
Andri juga membeberkan dua isu utama yang menjadi tuntutan aksi. Pertama, dugaan kegagalan konstruksi pada proyek jalan provinsi yang tidak mencapai umur rencana. Kedua, adanya isu keterlibatan oknum berinisial DK, H.U, dan HD yang diduga kuat mengatur proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan mencatut nama KDM (Kang Dedi Mulyadi).
Ia menambahkan, aksi kali ini sengaja digelar di kediaman Gubernur lantaran aspirasi yang disuarakan melalui demonstrasi di kantor dinas maupun Kantor Gubernur sebelumnya tak pernah mendapat respons.
Sementara itu, warga sekitar Lembur Pakuan kompak menghadang laju massa aksi. Mereka mengaku ingin menjaga ketertiban dan kondusivitas lingkungan tempat tinggal Gubernur.
Sejak kepemimpinan KDM, masyarakat Jawa Barat memang mengaku memiliki akses lebih terbuka untuk menyampaikan aspirasi. Melalui berbagai konten media sosialnya, KDM juga dikenal aktif menyoroti program pembangunan, termasuk infrastruktur jalan.
Meski demikian, aksi ini menunjukkan bahwa dinamika kritik terhadap pemerintah daerah masih terus bergulir. Situasi di Lembur Pakuan pun menjadi sorotan publik hingga akhir pekan ini. (Red)
