JAKARTA, JEJAK HUKUM – Gelombang demonstrasi mahasiswa di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, berlangsung dengan respons positif dari pemerintah dan DPR. Pada Jumat (19/6/2026) malam, dua Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, keluar dari Gedung DPR untuk menemui massa aksi di pinggir Jalan Jenderal Gatot Subroto. Keduanya sebelumnya menggelar audiensi tertutup dengan perwakilan mahasiswa di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara I DPR RI.
Usai memberikan keterangan pers bersama perwakilan mahasiswa, Dasco dan Saan berjalan bersama para demonstran menuju titik aksi di depan kompleks parlemen. Dalam perjalanan, keduanya tampak berbincang dengan sejumlah mahasiswa, bahkan seorang peserta aksi menyampaikan aspirasi secara langsung terkait kondisi fasilitas kesehatan di daerahnya. Di tengah pengawalan ketat aparat kepolisian, rombongan tiba di lokasi dan massa aksi meminta keduanya menyampaikan langsung hasil pertemuan. Dasco dan Saan pun naik ke atas mobil komando, didampingi sejumlah mahasiswa yang mengikuti audiensi sebelumnya, dengan orator mengingatkan agar aksi berlangsung tertib dan tidak anarkis.
Audiensi di dalam gedung DPR dihadiri oleh Dasco, Saan, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Nazaruddin Dek Gam. Sementara mahasiswa yang mengikuti pertemuan berasal dari berbagai kampus dan organisasi, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, dan Universitas Esa Unggul.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumhamimipas) Yusril Ihza Mahendra juga menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Kamis (18/6/2026). Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan lima aspirasi utama, yakni terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga pengelolaan anggaran negara.
Yusril menegaskan seluruh masukan mahasiswa akan ditampung dan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Terkait program MBG, ia mengatakan pemerintah terbuka terhadap masukan perbaikan tata kelola program tersebut. "Saya berkeyakinan kalau yang diinginkan adalah perbaikan tata kelola program MBG, pasti akan dilakukan oleh pemerintah," ujar Yusril, dikutip Sabtu (20/6/2026).
Menko Yusril juga memastikan kebebasan berpendapat tetap dijamin selama disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis kajian. Dia menilai dialog yang terjalin penting untuk menjaga komunikasi antara pemerintah dan kelompok mahasiswa sekaligus memberikan ruang bagi mahasiswa untuk belajar berpikir kritis secara baik dan tajam. Dengan respons positif dari pimpinan DPR dan pemerintah, aksi demonstrasi berlangsung kondusif dan seluruh aspirasi mahasiswa akan diteruskan ke tingkat kebijakan nasional. (Red)
