KARAWANG | JEJAKHUKUM.COM | Suara jeritan rakyat kecil akhirnya meledak dalam bentuk perlawanan terbuka. Kepala Desa Mulyajaya, Endang Macan Kumbang, tak lagi bisa menahan amarah. Dalam pernyataan publik yang menggetarkan, Selasa (15/7/2025), Endang secara gamblang menyebut Dinas PUPR Karawang dan anggota DPRD Dapil 2 sebagai biang keladi keterpinggiran desanya dalam pembangunan infrastruktur.
“Sudah capek saya! Proposal kami mentok terus. Bahkan ada anggota dewan bilang, ‘Tergantung kedekatan. Kalau dekat, dibangun. Kalau nggak, ya tinggal!," seru Endang, menggema di tengah warga yang memadati balai desa.
Skandal Pembangunan Pilih Kasih: "Siapa Dekat, Dia Dapat!"
Dalam pernyataan kerasnya, Endang membongkar praktik yang ia sebut sebagai skema pembangunan pilih kasih, di mana akses terhadap proyek tergantung pada “orang dalam” di Dinas PUPR atau koneksi dengan politisi.
"Ini bukan pembangunan, ini politik balas budi! Yang punya akses ke Kabid Jalan atau anggota dewan, baru dapat perhatian. Lainnya? Silakan gigit jari,” ucapnya tajam.
Warga Mulyajaya tak butuh teori. Jalan utama desa sudah lebih dari satu dekade tak terjamah aspal. Jembatan lapuk menggantung nyawa. Akses ke fasilitas umum makin menyesakkan. “Kami bukan minta jalan tol, cukup bisa lewat dengan aman!” cetus warga yang hadir.
Program Rutilahu Jadi Alat Sandera Politik
Endang juga menyoroti program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang menurutnya telah berubah dari bantuan sosial menjadi alat politik kotor.
"Rakyat minta rumah, bukan janji kosong. Sekarang Rutilahu dipakai buat nyandera suara warga! Ini penghinaan terhadap kemiskinan dan akal sehat!” katanya, dengan suara bergetar menahan emosi.
Ancaman Mobilisasi Massa: "Rakyat Sudah Terlalu Sabar"
Tak sekadar marah, Endang melontarkan ultimatum keras: bila keluhan warga tetap diabaikan, ia akan memimpin aksi besar-besaran ke kantor Dinas PUPR Karawang.
"Kalau masih dibungkam, saya sendiri yang pimpin ribuan warga turun ke jalan! Jangan salahkan rakyat kalau akhirnya marah!”," ucapnya disambut sorak sorai.
Ironi Pembangunan: Videotron Mengilap, Jalan Desa Hancur
Di tengah keterpurukan desa, Pemkab Karawang justru diketahui menghamburkan anggaran untuk proyek videotron mewah di sejumlah sudut kota.
“Ini negara atau biro iklan? Videotron dipasang di mana-mana, sementara kami setiap hari lewat lumpur dan debu!” keluh warga yang geram.
Bola Panas di Meja DPRD dan Dinas PUPR
Kini bola panas ada di tangan DPRD Dapil 2 dan Dinas PUPR Karawang. Rakyat menunggu: akankah mereka menjawab jeritan ini, atau tetap bersembunyi di balik meja anggaran dan kepentingan politik?
Redaksi ondatapublik.com akan terus mengawal kisah ini. Sebab bagi rakyat kecil, pembangunan bukan sekadar proyek beton, tapi soal harga diri, keadilan, dan hak untuk hidup layak.
Penulis: Alim
