KARAWANG, JEJAK HUKUM – Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Indonesia Maju (Komando) menggelar silaturahmi dan konsolidasi di Karawang, Jumat (31/10/2025). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan menyatukan sikap dalam menyikapi berbagai persoalan di Pemerintah Daerah Karawang, terutama dugaan praktik korupsi di sejumlah instansi.
Ketua Umum Komando, Dudung Ridwan, menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh diam melihat indikasi penyimpangan yang terjadi di lingkungan Pemda Karawang.
“Saatnya masyarakat menyoroti berbagai permasalahan, khususnya dugaan korupsi di instansi pemerintah daerah Karawang saat ini,” ujarnya.
Dudung menjelaskan, terdapat 16 organisasi masyarakat yang tergabung dalam Komando dan sepakat satu pandangan untuk mengawal isu dugaan korupsi tersebut. Ia menambahkan, hasil pertemuan kali ini menyepakati rencana aksi unjuk rasa damai ke Pemda Karawang dalam waktu dekat.
“Masing-masing ormas yang tergabung akan mengerahkan massanya,” kata Dudung.
Menurutnya, Komando telah mengantongi sejumlah data dan bukti dugaan korupsi di berbagai dinas yang siap diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Karawang.
“Selain unjuk rasa damai ke Pemda dan Kejari Karawang, kami juga akan berkirim surat ke Kejati Jawa Barat dan KPK,” tambahnya.
Tak hanya menyoroti dugaan korupsi, Dudung juga menyinggung kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang dinilai sangat signifikan, bersamaan dengan kenaikan tunjangan anggota DPRD Karawang yang dianggap tidak wajar.
“Isu kenaikan PBB-P2 ini juga menjadi sorotan kami. Minggu depan kami pastikan surat pemberitahuan aksi dan surat kepada KPK serta Kejati Jabar akan dikirim,” tegasnya. (Han)
