• Jelajahi

    AlekSafriGROUP © JEJAK HUKUM
    Best Viral Premium Blogger Templates
    TERIMAKASIH TELAH BERKUNJUNG MEDIA ONLINE MATAZAHWA

    JEJAK HUKUM

    Selamat Berkunjung - Media Online - JEJAKHUKUM.COM - Akurat ,Tegas Dan Terpercaya

    Banjir di Halaman Kantor Bupati: Ujian Serius Tata Kelola Infrastruktur Pemkab Karawang

    Jumat, 23 Januari 2026, Januari 23, 2026 WIB Last Updated 2026-01-23T00:55:08Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini


    KARAWANG, JEJAK HUKUM – Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Karawang sejak dini hari hingga petang, Kamis (22/01), kembali memicu genangan banjir di sejumlah titik. Ironisnya, kawasan Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang yang menjadi pusat roda pemerintahan justru terdampak.


    Pantauan di lokasi menunjukkan genangan air setinggi kurang lebih 20 sentimeter merendam halaman depan Masjid Al-Amal di kompleks Pemkab Karawang. Kondisi ini menyulitkan aktivitas pegawai dan masyarakat yang memiliki keperluan di kantor tersebut.


    Kejadian berulang di lingkungan kantor Bupati ini menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, kawasan yang seharusnya menjadi contoh tata kelola infrastruktur justru menjadi langganan banjir setiap musim hujan. Hal ini menguatkan dugaan lemahnya perencanaan dan pemeliharaan sistem drainase di kawasan strategis tersebut.


    Ketua KMG, Imron Rosadi, menyayangkan kondisi itu. Menurutnya, lingkungan kantor Bupati seharusnya mendapat perhatian ekstra, khususnya dalam hal infrastruktur drainase.


    “Ini sangat disayangkan. Kantor Bupati adalah wajah pemerintah Karawang. Jika setiap hujan deras selalu banjir, tentu ini mencerminkan buruknya sistem drainase yang ada,” tegas Imron.


    Ia menyoroti peran Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Karawang yang dinilai belum maksimal dalam mengantisipasi banjir di kawasan vital ini.


    “Seharusnya Bidang SDA Dinas PUPR lebih serius memperhatikan kondisi saluran pembuang air agar tetap berfungsi optimal,” ujarnya.


    Imron menambahkan, persoalan ini bukan sekadar soal genangan, tetapi juga menyangkut citra dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Ia mendesak evaluasi menyeluruh segera dilakukan, mulai dari normalisasi saluran, perbaikan drainase, hingga perencanaan jangka panjang pengendalian banjir.


    Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas PUPR Karawang terkait penyebab banjir dan langkah konkret pencegahannya. (Réd)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Terimakasih Telah Berkunjung Di JEJAK HUKUM - Akurat Tegas Dan Terpercaya

    Terimakasih Telah Berkunjung Di JEJAK HUKUM - Akurat Tegas Dan Terpercaya ?&max-results=10'>+