WASHINGTON, JEJAK HUKUM - Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menuding sejumlah sekutu tradisional Amerika Serikat "ragu-ragu dalam penggunaan kekuatan" di tengah kampanye militer Washington terhadap Iran. Pernyataan ini memicu pertanyaan baru tentang soliditas NATO di saat ketegangan meningkat.
Spanyol, Turki, dan Negara Eropa Lain Tolak Dukung Serangan
Spanyol menjadi salah satu negara yang secara tegas menolak memberikan izin kepada AS untuk menggunakan pangkalan militernya sebagai landasan serangan ke Iran. Madrid menyerukan deeskalasi dan kepatuhan terhadap hukum internasional.
Turki juga mengkritik operasi tersebut dan memperingatkan potensi destabilisasi kawasan yang lebih luas. Presiden Recep Tayyip Erdoğan menyatakan "bersedih" atas kematian Ayatollah Ali Khamenei dan membantah keterlibatan wilayah Turki dalam serangan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pernyataannya, Sabtu (15/3/2025), mengatakan bahwa "pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran membawa konsekuensi serius bagi perdamaian dan keamanan internasional." Ia menambahkan, "Eskalasi yang sedang berlangsung berbahaya bagi semua pihak. Ini harus dihentikan."
Inggris Sempat Blokir Penggunaan Pangkalan, Trump Kecewa
Presiden AS Donald Trump mengungkapkan kekecewaannya terhadap Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang sempat memblokir penggunaan pangkalan militer Inggris. Dalam wawancara dengan The Daily Telegraph, Trump menilai Starmer membutuhkan "waktu terlalu lama" untuk mengubah sikap.
Inggris akhirnya mengizinkan penggunaan fasilitas penting, termasuk pangkalan Diego Garcia, setelah sebelumnya menyampaikan keberatan hukum dan menyusul serangan drone terhadap RAF Akrotiri di Siprus.
Hegseth: Israel Punya Misi Jelas, Sekutu Lain Ragu
Dalam konferensi pers Senin (17/3/2025), Hegseth membandingkan Israel dengan sekutu-sekutu AS yang dinilainya ragu-ragu.
"Israel memiliki misi yang jelas, dan untuk itu kami berterima kasih. Mitra yang mampu adalah mitra yang baik, tidak seperti banyak sekutu tradisional kita yang gelisah dan terus ragu dalam penggunaan kekuatan," ujar Hegseth.
NATO Disebut Hadapi Titik Balik, Jerman Peringatkan Risiko
Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte berupaya meredam kesan perpecahan. "Saya berbicara dengan semua pemimpin utama Eropa selama akhir pekan. Ada dukungan luas terhadap apa yang dilakukan presiden," kata Rutte kepada Fox News.
Namun, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengambil sikap lebih hati-hati. Ia memperingatkan bahwa serangan tersebut berisiko berubah menjadi kebuntuan seperti di Irak atau Afghanistan, dengan Eropa harus menanggung konsekuensinya. Meski demikian, Berlin tidak akan "menguliahi" AS dan mengakui dilema yang dihadapi Washington.
Desakan Dukungan Nyata untuk AS
Justin Fulcher, mantan penasihat senior Hegseth, menyebut situasi ini sebagai "titik belok sangat kritis di mana NATO seharusnya bertindak bersatu mendukung AS." Menurutnya, persatuan akan mengirim pesan kuat tidak hanya kepada Teheran, tetapi juga kepada rival geopolitik lain.
Fulcher menilai Eropa memiliki kepentingan strategis besar dalam melemahkan kemampuan Iran, mengingat ancaman rudal balistik dan terorisme yang disponsori negara itu lebih sering berdampak langsung ke kawasan Eropa.
"Beberapa sekutu Eropa kita bisa melakukan lebih banyak, bukan hanya mendukung dengan kata-kata yang seharusnya menjadi standar minimum tetapi juga dengan tindakan nyata," pungkas Fulcher. Dilansir dari laman seranbinews,com (4/3/2026).
Sekilas tentang NATO
NATO (North Atlantic Treaty Organization) atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara adalah aliansi militer yang dibentuk pada 4 April 1949. Tujuan utamanya adalah pertahanan bersama antarnegara anggota.
Tujuan Utama:
Inti NATO adalah prinsip pertahanan kolektif (Pasal 5): Jika satu negara anggota diserang, maka dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota, dan semua anggota wajib membantu.
Anggota:
Saat ini NATO memiliki 30+ negara anggota, terutama dari Amerika Utara (AS, Kanada) dan Eropa (Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Turki, dll). Markas besar berada di Brussels, Belgia.
Latar Belakang:
NATO dibentuk pasca-Perang Dunia II untuk mencegah ekspansi Uni Soviet, menjaga stabilitas Eropa, dan memperkuat kerja sama militer antarnegara Barat. (Red)
