JAKARTA, JEJAK HUKUM – Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, membongkar dugaan keterlibatan badan intelijen Amerika Serikat (CIA) dan Israel (Mossad) dalam upaya menciptakan instabilitas di Iran. Pernyataan mengejutkan ini disampaikan Boroujerdi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Boroujerdi menuding kekuatan Barat sengaja menyusupkan agen intelijen ke tengah aksi damai masyarakat Iran untuk membajak demonstrasi, memicu kerusuhan, dan menciptakan korban jiwa sebanyak mungkin di dalam negeri.
Strategi Tekanan Ekonomi hingga Infiltrasi Intelijen
Menurut Boroujerdi, sebelum melakukan serangan fisik, pihak-pihak yang memusuhi Iran terlebih dahulu menekan perekonomian negara untuk menumbuhkan ketidakpuasan publik. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat turun ke jalan, yang menjadi celah masuk bagi operasi intelijen asing guna memperburuk situasi melalui aksi kekerasan.
"Setelah itu mereka menjalankan proyek menciptakan korban yang maksimal. Tentu agen-agen CIA dan Mossad berada di tengah-tengah mereka untuk menciptakan korban yang banyak. Nantinya, dengan dalih mendukung masyarakat yang berdemonstrasi, mereka melancarkan serangan terhadap Iran," ujar Boroujerdi.
Ironi Klaim Bantuan AS
Pemerintah Iran juga menyoroti ironi klaim Amerika Serikat yang mengaku ingin membantu rakyat Iran, namun di saat bersamaan justru menyebabkan penderitaan warga sipil, termasuk anak-anak. Boroujerdi menegaskan bahwa rekam jejak intervensi AS di berbagai negara seperti Irak dan Afghanistan tidak pernah menghadirkan kesejahteraan, melainkan kehancuran.
"Hal ironis lain adalah klaim bahwa Amerika Serikat ingin membantu masyarakat Iran. Saya ingin bertanya, bantuan seperti apa yang dimaksud? Sampai ratusan anak sekolah dasar menjadi korban. Bantuan seperti apa ini?" tegasnya.
Sejarah Panjang Intervensi AS
Boroujerdi memaparkan sejarah panjang intervensi AS terhadap Iran, mulai dari kudeta tahun 1953 hingga dukungan terhadap rezim Saddam Hussein dalam perang delapan tahun melawan Iran sejak 1980. Puncak kontradiksi tersebut, menurutnya, terjadi pada 2020 ketika AS secara terbuka membunuh seorang jenderal senior Iran yang dikenal sebagai tokoh kunci dalam memerangi kelompok teroris ISIS di kawasan.
"Pada tahun 2020, ketika mereka melihat tidak berhasil membuat Iran tunduk, mereka melakukan aksi teror dengan membunuh seorang jenderal senior Iran yang merupakan pahlawan anti-ISIS di Irak. Mereka turun tangan langsung melakukan pembunuhan itu," kata Boroujerdi.
Eskalasi Ketegangan 2024-2026
Ketegangan semakin meningkat pada 2024 dan 2025, saat Iran menuding AS memprovokasi Israel untuk menyerang kantor konsulat serta sejumlah situs militer dan ekonomi Iran. Boroujerdi menyebut serangan pada Juni 2025 bahkan menyasar fasilitas nuklir damai Iran yang berada di bawah pengawasan langsung International Atomic Energy Agency (IAEA), dan mengakibatkan tewasnya sejumlah pejabat senior militer.
"Pada Juni 2025, mereka melakukan penyerangan terhadap situs nuklir damai Republik Islam Iran yang berada di bawah pengawasan langsung IAEA," tambahnya.
AS dan Israel dilaporkan melakukan serangan terhadap Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026. Serangan tersebut menewaskan beberapa tokoh penting Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatullah Ali Khamenei.
Standar Ganda HAM Barat
Di akhir pernyataannya, Boroujerdi mengecam apa yang ia sebut sebagai standar ganda Barat dalam isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi, yang dinilai hanya dijadikan alat politik. Ia mempertanyakan mengapa narasi HAM tidak pernah diterapkan secara konsisten, khususnya terhadap puluhan ribu korban perempuan dan anak-anak di Gaza, Palestina.
"Jika mereka benar-benar khawatir terhadap kondisi anak-anak dan perempuan, mengapa anak-anak dan perempuan di Gaza dibiarkan? Mengapa puluhan ribu dari mereka justru menjadi korban?" pungkas Boroujerdi.
Ia juga meminta awak media melakukan verifikasi ketat terhadap informasi yang bersumber dari media atau pihak yang berafiliasi dengan AS dan Israel. (Red)
