TEL AVIV, JEJAK HUKUM – Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menghadapi ancaman keruntuhan di tengah perang berkepanjangan di berbagai front, termasuk konflik dengan Hamas dan Hizbullah. Peringatan ini disampaikan langsung oleh Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir, dalam rapat kabinet keamanan pada Rabu (25/3/2026).
Zamir mengungkapkan kondisi kritis tersebut dengan pernyataan tegas, "Saya mengangkat 10 bendera merah (tanda bahaya) sebelum IDF runtuh dengan sendirinya." Ia menilai beban yang ditanggung prajurit saat ini sudah tidak berkelanjutan, terlebih dengan meluasnya misi di Lebanon, Gaza, dan wilayah lainnya.
Menurut laporan Jerusalem Post yang mengutip sumber-sumber IDF, kekurangan pasukan mencapai tingkat parah. Bahkan dalam situasi damai pun, Israel membutuhkan lebih banyak tentara di perbatasan Gaza, Lebanon, Suriah, dan Tepi Barat. Krisis ini semakin diperparah oleh kebutuhan menjaga keamanan di Tepi Barat bersamaan dengan operasi darat besar-besaran di Lebanon selatan.
Juru bicara IDF, Brigadir Jenderal Effie Defrin, merinci bahwa pihaknya kekurangan sekitar 15.000 personel, dengan 7.000 hingga 8.000 di antaranya merupakan pasukan tempur garis depan. Defrin menekankan perlunya undang-undang rekrutmen baru serta perpanjangan masa wajib militer untuk menutup kekurangan tersebut.
Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap krisis ini adalah belum adanya undang-undang yang secara signifikan meningkatkan wajib militer bagi kaum Haredi (ultra-Ortodoks). Sebelum melancarkan Operasi Roaring Lion dengan menyerang Iran, pemerintah sempat memajukan rancangan undang-undang tersebut, tetapi ditunda oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan alasan persatuan dan tidak akan dilanjutkan selama perang.
Sejak perang di Gaza dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, militer telah berulang kali menyampaikan kekurangan sekitar 12.000 pasukan. Kini, dengan pecahnya konflik baru, angka kekurangan tersebut membengkak menjadi 15.000, yang semakin melemahkan kekuatan IDF.
Peringatan Kepala Staf ini memicu perdebatan politik sengit. Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan, Boaz Bismut, mengkritik Zamir dan menyebut peringatannya tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, pemimpin oposisi Yair Lapid mengecam cara pemerintah menangani krisis tersebut. Ia menyatakan bahwa jika terjadi bencana di masa depan, para menteri tidak bisa mengklaim tidak mengetahui risiko yang ada.
Dengan ribuan posisi belum terisi dan perang yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, pimpinan militer menegaskan bahwa tanpa perubahan signifikan dalam kebijakan rekrutmen, kekuatan tempur elit yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung Israel berpotensi menghadapi keruntuhan internal yang belum pernah terjadi sebelumnya. (Red)
