TEHERAN, JEJAK HUKUM — Konflik bersenjata antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran yang dimulai pada 28 Februari 2026 telah memicu blokade de facto di Selat Hormuz, jalur perairan strategis yang menjadi urat nadi pasokan energi dan pangan dunia. Iran memberlakukan pembatasan ketat, hanya mengizinkan kapal dari negara-negara yang dianggap "sahabat" untuk melintas setelah melalui koordinasi.
Hanya Negara Sahabat yang Bisa Lewat
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengungkapkan bahwa negaranya telah mengizinkan kapal-kapal dari sejumlah negara sahabat untuk melintasi Selat Hormuz dengan aman. Daftar tersebut mencakup China, Rusia, India, Pakistan, Irak, dan Bangladesh. Sementara itu, Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara yang disebutkan.
"Kami telah mengizinkan kapal-kapal dari China, Rusia, India, Pakistan, dan Irak, serta negara-negara lain yang kami anggap sahabat, untuk melewati Selat Hormuz. Banyak pemilik kapal atau negara telah menghubungi kami untuk meminta jalur aman," ujar Araghchi, seperti dikutip dari Al Mayadeen dan Reuters.
Sebaliknya, Iran menegaskan tidak akan memberikan izin bagi "kapal-kapal musuh", termasuk yang berasal dari Amerika Serikat, Israel, dan beberapa negara Teluk yang dianggap terlibat dalam konflik. "Kita berada dalam keadaan perang. Tidak ada alasan untuk mengizinkan kapal-kapal musuh kita dan sekutu mereka untuk lewat," tegas Araghchi.
Dampak Besar pada Lalu Lintas dan Pasokan Global
Pembatasan ini berdampak signifikan terhadap lalu lintas kapal di selat yang biasanya dilalui sekitar 120 kapal setiap harinya. Data dari perusahaan analitik Kpler mencatat penurunan pergerakan kapal hingga 95 persen sejak 1 Maret 2026. Dari tanggal 1 hingga 25 Maret, hanya tercatat 155 penyeberangan kapal pengangkut komoditas.
Selat Hormuz bukan hanya jalur vital bagi 20 persen pasokan energi dunia (minyak dan gas alam cair), tetapi juga merupakan jalur hidup bagi lebih dari 100 juta orang di kawasan Teluk. Negara-negara seperti Arab Saudi, UEA, dan Qatar mengimpor lebih dari 80-98 persen kebutuhan pangan mereka, yang sebagian besar diangkut melalui selat ini. Dengan tertutupnya jalur, pasokan pangan dan air minum hasil desalinasi ikut tertekan.
Sejumlah Negara Sahabat Mulai Dapat Izin
Di tengah ketidakpastian, beberapa negara sahabat telah berhasil mendapatkan izin dari Iran untuk melintasi Selat Hormuz. Berikut rinciannya:
· Thailand: Pada 25 Maret, sebuah kapal tanker minyak berhasil melewati selat setelah koordinasi diplomatik dengan Iran.
· China: Kapal kargo pertama milik China diizinkan melintas pada 23 Maret, dan menjadi yang pertama membayar biaya tol untuk mendapatkan izin, menurut Lloyd’s List Intelligence (LLI).
· India: Dua kapal tanker India melewati jalur tersebut pada 12 Maret. Hingga 20 Maret, sembilan kapal India telah melintas dengan aman.
· Turki: Sebuah kapal milik Turki diizinkan melintas pada 13 Maret setelah memperoleh izin dari Teheran.
· Jepang: Meski belum ada kapal yang melintas, Iran menyatakan kesiapan mengizinkan kapal terkait Jepang untuk melewati selat.
Nasib Kapal Indonesia Masih Tertahan
Pemerintah Indonesia melalui PT Pertamina International Shipping (PIS) memastikan bahwa rantai pasok energi nasional tetap terjaga. Dari empat kapal yang beroperasi di kawasan tersebut, dua kapal yakni PIS Rinjani dan PIS Paragon telah berhasil keluar dari area konflik melalui Teluk Oman tanpa melintasi Selat Hormuz.
Namun, hingga pertengahan Maret 2026, dua kapal lainnya yaitu VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro masih tertahan di Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz. Kedua kapal dalam kondisi aman dan menunggu situasi yang kondusif untuk melanjutkan pelayaran. "Kapal-kapal ini dalam kondisi aman," ujar Pelaksana tugas Corporate Secretary PIS, Vega Pita.
Dengan dukungan 345 armada kapal yang dikelola Pertamina Group, distribusi energi nasional dipastikan tidak terganggu oleh kondisi geopolitik global saat ini.
Tantangan Logistik dan Rute Alternatif
Dengan jalur laut yang efektif tertutup, perusahaan pelayaran enggan mengambil risiko dan mulai mencari rute alternatif yang lebih mahal dan penuh kendala logistik. Direktur pengadaan perusahaan ritel makanan segar berbasis UEA, Kibsons International, Daniel Cabral, menggambarkan rantai pasok saat ini berada dalam kondisi sangat menantang.
Program Pangan Dunia (WFP) memperingatkan bahwa rantai pasok global berisiko mengalami gangguan paling parah sejak pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina pada 2022. Biaya pengiriman telah melonjak tajam, berpotensi mendorong kenaikan harga serta mengurangi pilihan bagi konsumen di seluruh dunia. (Red)
