JAKARTA, JEJAK HUKUM – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menyiapkan sejumlah skenario terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya pasca serangan yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, membenarkan bahwa pihaknya sedang mematangkan berbagai opsi untuk mengantisipasi dampak konflik terhadap penyelenggaraan haji. Hal ini juga sekaligus menjawab kekhawatiran Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, yang meminta pemerintah menyiapkan skenario terburuk jika perang berkepanjangan.
"Berbagai skenario sedang kami persiapkan," ujar Dahnil kepada wartawan, Sabtu (7/3/2026).
Meski demikian, Dahnil belum merinci skenario apa saja yang sedang dikaji. Selain menyiapkan skenario domestik, pihaknya juga akan segera menjalin komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan informasi terkini terkait pelaksanaan ibadah haji tahun depan.
"Termasuk pembicaraan dengan pihak Saudi Arabia sedang kami siapkan," tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang meminta pemerintah untuk benar-benar menyiapkan langkah antisipasi, termasuk kemungkinan terburuk yakni tidak memberangkatkan jemaah haji jika situasi keamanan tidak memungkinkan.
"Kita ingin pemerintah mengambil langkah-langkah antisipasi dengan berbagai alternatif. Dari sisi paling aman, tentu tidak memberangkatkan haji karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Namun dari sisi psikologis dan kebutuhan beragama, keputusan itu tentu sangat berat," kata Marwan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2026). (Red)
