TULUNGAGUNG, JEJAK HUKUM – Suasana di jantung pemerintahan Kabupaten Tulungagung mendadak mencekam pada Kamis pagi (16/4/2026). Gerbang megah Pendopo Kabupaten yang biasanya terbuka lebar untuk urusan rakyat, tiba-tiba tertutup rapat dan dijaga ketat.
Di baliknya, tiga unit mobil Innova Reborn berwarna gelap terparkir bisu, membawa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah menjalankan misi "bersih-bersih" besar-besaran. Ini adalah "gelombang kedua" setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret Bupati Gatut Sunu Wibowo beberapa waktu lalu. Kali ini, KPK kembali untuk mencari bukti-bukti tersembunyi dari skandal pemerasan pejabat OPD yang nilainya ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Sejak pukul 08.30 WIB, tim antirasuah tersebut memecah kekuatannya. Tim utama menggeledah rumah dinas bupati dengan pengamanan tertutup, sementara satu tim lainnya bergerak cepat menuju kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Sekretaris Dinas PUPR, Endra Wibawa, mengonfirmasi keberadaan aparat penegak hukum tersebut. Namun, meski penyidik sudah berada di lokasi, empat ruangan yang sebelumnya disegel—termasuk ruangan di Bagian Pengadaan dan Jasa (BPJ)—dilaporkan masih dalam kondisi utuh dan belum disentuh hingga menjelang siang.
"Iya, hari ini ada kegiatan APH melakukan monitoring di kantor PUPR," ujar Endra singkat saat dikerumuni awak media yang menunggu di luar gedung.
Di tengah ketegangan penggeledahan, sebuah momen unik sekaligus menggelitik terjadi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Tulungagung, Lugu Tri Handoko, tak sengaja "menyelinap" masuk ke dalam lingkaran penyidikan KPK di pendopo. Ia mengaku salah mendapatkan informasi. Dikira ia dipanggil oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ahmad Baharudin untuk menghadap di pendopo. Namun, saat menginjakkan kaki di dalam, ia justru disambut oleh wajah-wajah serius para penyidik KPK yang tengah memeriksa dokumen.
"Tadi (tidak sengaja) melihat orang KPK di dalam. Saya kira Plt Bupati ada di pendopo, ternyata beliau ada di kantor pemkab," tuturnya kepada wartawan Antara yang dilarang masuk oleh petugas keamanan.
Langkah maraton KPK di Tulungagung ini merupakan buntut dari dugaan praktik "upeti" paksa yang dilakukan bupati nonaktif terhadap para bawahannya. Uang miliaran rupiah diduga mengalir secara ilegal dari kantong para pejabat dinas ke tangan penguasa demi mengamankan posisi atau proyek tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, penggeledahan masih berlangsung tertutup. Dari balik gerbang pendopo, hanya terlihat satu unit mobil patroli polisi jenis SUV yang bersiaga, memastikan tidak ada satu pun dokumen atau barang bukti yang keluar dari area tersebut tanpa sepengetahuan penyidik. (Red)
