TEHERAN, JEJAK HUKUM – Dua perkembangan besar mewarnai eskalasi konflik di Timur Tengah. Di satu sisi, Iran mengklaim telah memobilisasi lebih dari 26 juta warga sebagai sukarelawan militer. Di sisi lain, Israel untuk pertama kalinya secara terbuka mengakui mengalami krisis kekurangan personel tentara yang dinilai "tak tertahankan".
Iran: 26 Juta Relawan Siap "Korbankan Nyawa"
Sebuah pengumuman mengejutkan datang dari Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). Pemerintah Iran mengklaim lebih dari 26 juta warganya telah mendaftar sebagai sukarelawan militer, data yang masuk sampai dengan Kamis (16/4) malam, meskipun saat ini tengah dalam fase gencatan senjata dengan Amerika Serikat dan Israel.
Angka ini setara hampir seperempat dari total populasi Iran yang sekitar 90 juta jiwa. Lonjakan ini dinilai luar biasa karena beberapa hari sebelumnya jumlah sukarelawan masih berkisar 7 hingga 14 juta orang.
Program ini merupakan bagian dari kampanye nasional bertajuk "Dahh Bi Hayatik" atau "Korbankan Nyawamu", yang mendorong warga untuk siap membela negara. Relawan akan ditempatkan bersama pasukan resmi seperti Tentara Iran dan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Salah satu rencana yang menyita perhatian adalah pembentukan "rantai manusia" untuk melindungi fasilitas strategis dari potensi serangan.
Bahkan, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, bersama sejumlah pejabat tinggi, termasuk Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, ikut mendaftarkan diri. Hingga kini belum ada verifikasi independen terkait keakuratan angka tersebut.
Israel Akui Krisis Personel, Kekurangan 15 Ribu Tentara
Di kubu seberang, militer Israel untuk pertama kalinya secara terbuka mengakui krisis serius akibat kekurangan personel. Juru Bicara IDF, Effie Defrin, mengungkapkan bahwa Israel saat ini menghadapi kekurangan sekitar 12 ribu hingga 15 ribu tentara, termasuk 8 ribu pasukan tempur.
Defrin menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa lagi ditutup-tutupi dan mendesak pemerintah segera mengesahkan undang-undang baru untuk memperluas wajib militer. Dorongan itu secara implisit menyasar kelompok Yahudi ultra-Ortodoks (Haredim) yang selama ini menikmati pengecualian.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kini berada dalam posisi terjepit. Partai-partai religius dalam koalisinya mendesak agar pengecualian bagi Haredim tetap dipertahankan, sementara oposisi menuntut wajib militer tanpa pengecualian.
Beban Operasi di Banyak Front
Krisis personel ini terjadi di tengah membengkaknya beban operasi militer Israel di berbagai front secara bersamaan:
✓ Serangan terhadap Iran yang berlangsung sejak 28 Februari
✓ Pengerahan empat divisi tempur ke Lebanon selatan
✓ Penempatan pasukan besar-besaran di Tepi Barat
✓ Operasi berkelanjutan di Gaza yang telah berlangsung dua tahun
Pada hari yang sama, militer Israel mengumumkan tewasnya empat tentara, termasuk seorang perwira dari Brigade Nahal, dalam pertempuran jarak dekat dengan pejuang Hizbullah di Lebanon selatan.
Kepala Staf Eyal Zamir sebelumnya telah memperingatkan dalam rapat kabinet bahwa militer berisiko mengalami "keruntuhan" jika krisis personel tidak segera diatasi. Saat ini, lebih dari 100 ribu tentara cadangan telah dikerahkan, namun dinilai belum cukup.
Eskalasi dan Dampak Regional
Di tengah situasi tersebut, Hizbullah meluncurkan sekitar 40 roket ke wilayah utara Israel pada Selasa malam, salah satu serangan terbesar sejak konflik dimulai. Defrin mengakui militer tidak memiliki peringatan dini terkait serangan itu.
Sejak akhir Februari, Amerika Serikat dan Israel terus melancarkan serangan intensif ke Iran. Serangan paralel ke Lebanon sejak awal Maret juga mencatat korban jiwa signifikan. Iran dan Hizbullah membalas dengan serangan roket dan drone ke wilayah Israel.
Pengakuan militer Israel soal krisis personel menandai perubahan penting: dari narasi kontrol penuh menuju pengakuan atas keterbatasan di lapangan. Di tengah konflik yang melebar dan tekanan politik internal yang meningkat, kekurangan tentara mulai terlihat sebagai titik lemah yang bisa menentukan arah konflik ke depan.
Dunia kini menahan napas, menanti langkah berikutnya dari Teheran dan Tel Aviv. Dikutip dari berbagai sumber. (Red)
