JAKARTA, JEJAK HUKUM – Eskalasi konflik di Lebanon Selatan terus memanas. Militer Lebanon mulai menarik pasukannya dari sejumlah kota perbatasan di Selatan pada Kamis (2/4) di tengah tekanan serangan yang terus meningkat. Penarikan dilakukan untuk menghindari pengepungan serta menjaga jalur dukungan logistik tetap terbuka, termasuk dari wilayah Rmeich dan Ayta al-Shaab. Meski mundur, militer menegaskan sebagian personel tetap disiagakan untuk mendukung warga setempat. Sementara itu, Israel menyatakan wilayah Lebanon Selatan hingga Sungai Litani akan dijadikan zona keamanan dalam konflik melawan Hizbullah.
Di tengah situasi genting tersebut, Indonesia justru kembali mengirimkan pasukan perdamaian. Ratusan prajurit Yonif 514/Sabaddha Yudha dilepas dalam upacara Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-T/UNIFIL di Lapangan Yonif 514, Bondowoso, Sabtu (4/4/2026). Mereka akan menjalani pelatihan intensif (Pre-Deployment Training) di Bogor sebelum bertugas di Lebanon.
Komandan Dandim 0822 Bondowoso, Letkol Inf Prawito, menyatakan bangga kontribusi daerah ini di kancah internasional. Ia mengingatkan para prajurit untuk selalu waspada, disiplin, serta mematuhi prosedur operasi standar (SOP) karena situasi Lebanon dinilai tidak sepenuhnya kondusif. "Harga diri harus diperjuangkan dalam kondisi apa pun," tegasnya.
Namun, pengiriman pasukan TNI ini kembali menjadi sorotan. Pengamat Timur Tengah, Tia Mariatul Kibtiah, menyayangkan keputusan pemerintah tetap mengirim pasukan di tengah eskalasi konflik. Apalagi, tiga prajurit TNI gugur dan lima lainnya terluka dalam misi perdamaian tersebut.
Menurut Tia, Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk mengirim atau menarik pasukan karena misi PBB bersifat sukarela. Ia menilai kebijakan ini perlu ditinjau ulang. Ia pun mengusulkan empat langkah: pertama, pemerintah secara terbuka menunjuk Israel sebagai pihak bertanggung jawab; kedua, meminta pertanggungjawaban PBB soal perlindungan pasukan; ketiga, mendorong investigasi menyeluruh; dan keempat, menarik pasukan jika jaminan keamanan tidak memadai, seperti yang telah dilakukan Malaysia dan Italia.
"Keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama. Satu nyawa prajurit tidak bisa dinegosiasikan," tegas Tia. Ia juga mempertanyakan efektivitas misi perdamaian di Lebanon yang memiliki pihak-pihak berkonflik secara jelas. (Red)
