ST. PETERSBURG, JEJAK HUKUM — Di tengah eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmen penuhnya untuk memperkuat aliansi strategis dengan Teheran. Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, di St. Petersburg pada Senin (27/4/2026), Putin berjanji akan melakukan segala cara untuk mendukung stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah.
Putin mengaku baru saja menerima pesan dari pimpinan tertinggi IRGC, Mojtaba Khamenei, dan meminta Araqchi menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaannya. "Kami akan melakukan segala daya upaya untuk melayani kepentingan Anda dan kepentingan semua rakyat di kawasan ini, untuk mencapai perdamaian ini secepat mungkin," tegas Putin. Ia juga menyebut rakyat Iran berjuang dengan sangat berani demi kedaulatan mereka. Pertemuan ini berlangung ketika upaya gencatan senjata antara AS dan Iran masih rapuh, sementara Teheran menegaskan tidak akan berunding sebelum AS menghentikan blokade di Selat Hormuz.
Merespons situasi tersebut, Uni Eropa menyerukan agar perang segera dihentikan. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyatakan kekhawatirannya bahwa dampak konflik akan berlangsung panjang terhadap perekonomian global, "Konsekuensi konflik ini bisa terasa selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun." Ia menekankan pentingnya menjaga kebebasan navigasi penuh dan permanen di Selat Hormuz tanpa tarif, serta mendorong penyelesaian konflik melalui diplomasi. Von der Leyen juga menambahkan bahwa setiap kesepakatan damai harus mencakup pembahasan program nuklir dan rudal balistik Iran.
Sementara itu, di dalam negeri AS, Menteri Pertahanan Pete Hegseth mendapat tekanan keras dari Kongres. Dalam sesi dengar pendapat yang berlangsung berjam-jam, Hegseth bersama Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Caine "dirujak" habis-habisan terkait tujuan dan biaya perang terhadap Iran yang dimulai sejak 28 Februari lalu. Untuk pertama kalinya, Pentagon secara terbuka mengakui bahwa perang telah menelan biaya hingga US$25 miliar (sekitar Rp260 triliun), yang sebagian besar digunakan untuk amunisi, peningkatan aset di Timur Tengah, serta peralatan yang rusak atau hilang.
Anggota parlemen dari Partai Demokrat, Adam Smith, menyoroti pernyataan kontradiktif Hegseth yang mengklaim program nuklir Iran telah "dihancurkan" dalam perang 12 hari pada 2025, namun tetap disebut sebagai ancaman nyata. Hegseth pun sempat "naik darah" saat salah satu anggota menyebut perang itu sebagai "rawa" dan bencana politik. Ia menuduh pernyataan tersebut justru menjadi propaganda bagi musuh, seraya menegaskan bahwa pemerintahan Trump telah mempertimbangkan semua aspek, termasuk kemungkinan Iran menutup Selat Hormuz.
Di sisi lain, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menilai blokade AS tidak efektif. Menurutnya, Iran masih mampu terus memompa minyak dan bahkan bisa bertahan hingga satu bulan tanpa dampak signifikan terhadap kapasitas penyimpanan. Ghalibaf justru menyoroti bahwa kebijakan blokade merugikan pasar global, terbukti dengan lonjakan harga minyak di atas US$120 per barel akibat penutupan Selat Hormuz. Gedung Putih sendiri bersikukuh akan melanjutkan blokade sebagai alat utama tekanan terhadap Teheran, sambil membahas opsi-opsi stabilisasi pasar minyak global bersama perusahaan energi. Dikutip dari berbagai sumber. (Red)
