TIMUR TENGAH, JEJAK HUKUM – Ketegangan di kawasan Teluk kembali meningkat setelah rencana operasi militer Amerika Serikat (AS) di Selat Hormuz dilaporkan mendapat penolakan dari Arab Saudi, sementara Iran melontarkan ancaman keras kepada Uni Emirat Arab (UEA) terkait dugaan keterlibatan dalam operasi militer AS dan Israel.
Laporan NBC News menyebutkan bahwa Presiden AS Donald Trump sempat mengumumkan operasi militer bertajuk “Project Freedom” untuk mengawal kapal-kapal Barat yang melintasi Selat Hormuz. Operasi itu disebut sebagai upaya mematahkan blokade Iran di jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima distribusi minyak dunia.
Namun, rencana tersebut memicu keberatan dari Arab Saudi dan sejumlah negara Teluk karena diumumkan tanpa koordinasi terlebih dahulu. Riyadh dikabarkan menolak memberikan akses wilayah udara maupun penggunaan pangkalan militer penting bagi operasi AS.
Pesawat militer AS disebut tidak diizinkan beroperasi dari Pangkalan Udara Pangeran Sultan ataupun melintasi wilayah udara Saudi untuk mendukung misi di Selat Hormuz. Upaya komunikasi antara Trump dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) juga dilaporkan gagal memecahkan kebuntuan.
Akibat situasi itu, AS akhirnya menghentikan sementara Proyek Freedom hanya dua hari setelah diumumkan. Trump berdalih penghentian dilakukan karena adanya “kemajuan besar” dalam pembicaraan damai antara AS dan Iran yang dimediasi Pakistan.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan operasi awal bertajuk “Epic Fury” telah selesai dan fokus akan dialihkan ke Proyek Freedom. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth bahkan sempat menyebut ratusan kapal tengah mengantre untuk melintasi Selat Hormuz di bawah pengawalan militer AS.
Di tengah situasi tersebut, Iran juga menghadapi tuduhan melakukan serangan terhadap fasilitas energi di Fujairah, UEA. Namun Teheran secara tegas membantah seluruh tuduhan itu.
Melalui siaran resmi televisi pemerintah IRIB, Iran menegaskan tidak ada operasi militer berupa serangan rudal maupun drone terhadap wilayah UEA. Juru bicara Markas Besar Khatam al-Anbiya menyatakan bahwa apabila Iran melakukan operasi militer, hal itu akan diumumkan secara terbuka kepada publik.
“Angkatan bersenjata Republik Islam Iran tidak meluncurkan operasi rudal atau drone apa pun terhadap Uni Emirat Arab dalam beberapa hari terakhir. Jika kami melakukannya, kami akan mengumumkannya dengan tegas dan jelas,” demikian pernyataan militer Iran.
Meski membantah keterlibatan, Iran mengeluarkan peringatan keras kepada UEA. Teheran menyatakan akan memberikan respons “tegas dan penuh penyesalan” apabila wilayah UEA digunakan sebagai basis serangan terhadap Iran oleh AS maupun Israel.
Iran juga menuduh keberadaan kekuatan asing di kawasan Teluk berpotensi memperburuk ketegangan dan mengancam stabilitas regional, termasuk keamanan jalur perdagangan minyak dunia.
Sementara itu, Arab Saudi menjadi salah satu negara yang paling keras mengecam dugaan serangan terhadap fasilitas energi di UEA. Riyadh menyatakan solidaritas penuh kepada Abu Dhabi dan menegaskan dukungan terhadap keamanan serta kedaulatan UEA.
Qatar, Mesir, dan Yordania turut menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya eskalasi di kawasan Teluk. Negara-negara tersebut menilai konflik yang terus memanas berpotensi memperburuk situasi politik dan keamanan di Timur Tengah apabila tidak segera diselesaikan melalui jalur diplomasi. (Red)
