JAKARTA, JEJAK HUKUM – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah tokoh sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Pelantikan yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini menandai kembalinya lembaga tersebut setelah kosong hampir dua tahun sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo periode 2019–2024.
Dalam acara tersebut, Prabowo menunjuk Pratikno sebagai Ketua Wantimpres dan Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, serta Muhammad Qodari sebagai Sekretaris. Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 107 P tentang pengangkatan Dewan Pertimbangan Presiden. Setelah pembacaan Keppres, Prabowo mengambil sumpah jabatan seluruh anggota yang kemudian menandatangani berita acara pelantikan.
Sebanyak 26 tokoh dan pejabat dilantik sebagai anggota Wantimpres. Mereka adalah Pratikno (Ketua), Hatta Rajasa (Wakil Ketua), Muhammad Qodari (Sekretaris), Shinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Agum Gumelar, Budi Gunawan, Chairul Tanjung, Jusuf Hamka, Dato’ Sri Prof. Dr. Tahir, Rocky Gerung, Anwar Usman, K.H. Said Aqil Siradj, K.H. Anwar Iskandar, K.H. Yahya Cholil Staquf, Yusuf Wanandi, Bambang Soesatyo, Salim Segaf Aljufri, Soekarwo, Letjen TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana, Philip Kuncoro Wijaya, Budi Tanuwibowo, Mohamad Hatta, Margarito Kamis, Zaki Manuputty, dan Ignasius Jonan. Selain itu, Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, dengan Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Bakom RI.
Salah satu yang menarik perhatian adalah pelantikan Rocky Gerung, tokoh yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah. Usai dilantik, Rocky menegaskan bahwa Wantimpres memiliki fungsi untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, bukan sekadar mengkritik. Menurutnya, lembaga ini memiliki kedudukan etis dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden.
“Jadi dewan ini bukan untuk melayani pertanyaan-pertanyaan konkret harian. Diperlukan kontemplasi, diperlukan evaluasi, diperlukan bahkan kemampuan untuk berfantasi tentang masa depan republik,” kata Rocky di Istana Kepresidenan.
Rocky menjelaskan bahwa fungsi Wantimpres berbeda dengan penasihat Presiden yang memberikan masukan teknis. Wantimpres, lanjutnya, lebih berfokus pada koridor etis dan arah kebijakan. “Ini dewan etis, lebih bukan teknis. Teknis ada penasihat khusus Pak Presiden tentang luar negeri, tentang pertahanan segala macam. Tapi ini dewan yang diisi oleh orang-orang dengan kapasitas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Wantimpres tidak bertugas mengevaluasi kebijakan teknis yang menjadi ranah kementerian atau lembaga pemerintah, melainkan mengawasi apakah arah kebijakan telah sesuai dengan visi Presiden. “Kita mengawasi arah dari kebijakan supaya sesuai dengan janji presiden pada waktu kampanye, sesuai dengan tema yang diinginkan oleh presiden,” kata Rocky.
Rocky juga menekankan pentingnya membedakan antara mengkritik dan bersikap kritis. Menurutnya, sikap kritis diperlukan karena kebijakan pemerintah dapat memunculkan persepsi yang berbeda di masyarakat. Wantimpres kemudian bertugas melihat persoalan tersebut dalam kerangka etis dan menyampaikannya sebagai bahan pertimbangan kepada Presiden.
“Persepsinya tiba di publik sama nggak tuh? Kalau tidak sama berarti ada kekurangan komunikasi, diperbaiki. Kita membuat pertimbangan itu buat presiden, bukan kita yang memperbaiki,” ujarnya.
Menanggapi sorotan mengenai dirinya yang selama ini kerap mengkritik pemerintah dari luar, Rocky mengatakan dirinya hanya berpindah posisi. “Ya kan cuma pindah, saya cuma pindah dari luar ke dalam. Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break. Udah,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, mengibaratkan kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari proses panjang membentuk arah pemikiran sebuah bangsa. Budiman mengaitkan hal tersebut dengan pemikiran Abraham Lincoln tentang pentingnya filsafat yang diajarkan kepada sebuah generasi dalam menentukan karakter pemerintahan di masa mendatang.
Dikatakan Budiman, pemimpin yang memahami tugas sejarah tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis. Seorang pemimpin juga perlu memiliki kapasitas berpikir filosofis dalam menentukan arah pemerintahan. “Abraham Lincoln pernah berkata-kata seperti ini, filsafat hidup yang diajarkan di ruang-ruang kelas sebuah generasi akan jadi filsafatnya pemerintahan yang akan datang,” ujar Budiman, kepada awak media, Senin (5/10/2026).
Menurut Budiman, gagasan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dan cara berpikir yang ditanamkan kepada generasi muda pada akhirnya dapat memengaruhi karakter kepemimpinan dan pemerintahan di masa depan. Ia kemudian menekankan pentingnya peran pemikiran filosofis dalam kepemimpinan. “Karena itu, tiap-tiap pemimpin yang paham tugas-tugas sejarahnya mengangkat para filosof sebagai penasihatnya,” tegasnya.
Ia bahkan mengatakan bahwa seorang filosof idealnya dapat mengambil peran langsung dalam kepemimpinan. “Bahkan, filosof itu sendiri harus jadi pemimpin. Atau, setidaknya, pemimpin harus punya kapasitas sebagai seorang filosof,” imbuhnya. Berkaca pada pemerintahan saat ini, Budiman menyebut Presiden Prabowo sedang menjalankan salah satu gagasan tersebut. “Pak Prabowo sedang mengerjakan salah satunya,” tandasnya. (Red)
