KARAWANG | JEJAKHUKUM.COM |Demokrasi Indonesia sedang di ujung tanduk. Pilar keempatnya kebebasan pers tak lagi sekadar terhimpit. Ia dicekik hidup-hidup oleh kekuasaan yang makin tak waras, kehilangan kepekaan, dan menolak dikoreksi. Tanda-tanda kematian demokrasi kini tak hanya terlihat, tapi dirasakan dalam setiap ruang redaksi yang dibungkam, dalam setiap narasi kebenaran yang dipelintir menjadi fitnah.
Senin (7/7/2025), Forum Jurnalis Karawang (FJK) bersama Aliansi Wartawan Karawang (AWAK) menggelar forum terbuka bertajuk “Diskusi Santai & Sehat: Pilar Ke-4 Demokrasi Tercampakkan, Arogansi Kekuasaan” di Lapak Ngopi, Karawang. Judulnya mungkin terdengar ringan, tapi substansinya adalah palu godam yang menghantam kebungkaman kolektif.
Ini bukan sekadar diskusi. Ini adalah deklarasi perlawanan moral. Sebuah sinyal dari jantung demokrasi yang sedang sekarat. Sebuah pesan keras untuk penguasa: "Kami tak akan diam, bahkan jika kalian tutup semua panggung."
Bara Meledak: Ucapan Dedi Mulyadi Jadi Titik Nyala
Pemicunya jelas. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dalam sebuah pernyataan yang tak hanya sembrono tapi berbahaya, menyerukan agar masyarakat dan pejabat publik mengabaikan media massa. Ia menyarankan semua kembali ke kanal pribadi: media sosial. Sebuah ajakan yang oleh para jurnalis disebut sebagai serangan frontal terhadap eksistensi profesi wartawan.
Langkah Dedi bukan hanya blunder, tapi bagian dari proses pembusukan sistematis terhadap fungsi pers. Di mata komunitas pers Karawang, pernyataan ini bukan sekadar salah arah, ini pelanggaran terhadap konstitusi dan etika bernegara.
Spanduk di lokasi forum berkata tegas: "Media bukan buzzer, media adalah penjaga kebenaran." Kalimat ini bukan hiasan, tapi perlawanan. Seruan dari bilik redaksi yang terlalu lama ditindas, dari wartawan yang terlalu sering dianggap musuh oleh mereka yang alergi dikritik.
Demokrasi yang Luka dan Dibiarkan Berdarah
Forum ini membedah tiga luka menganga di tubuh demokrasi hari ini:
1. Kriminalisasi jurnalis yang terus terjadi tanpa henti,
2. Kooptasi media oleh oligarki, menggerogoti independensi pemberitaan,
3. Penyempitan ruang berekspresi dan kritik publik, yang makin nyata di era digital yang dikendalikan algoritma kekuasaan.
MR. KiM, tokoh yang dikenal vokal, menyatakan dengan lantang: “Pers bukan musuh negara. Justru kami ini pagar terakhir sebelum demokrasi runtuh total. Karawang resmi boikot pemberitaan KDM!” Bukan gertakan. Ini sikap. Ini langkah tegas dari mereka yang lelah dicap pengganggu hanya karena menjalankan amanah publik.
IWO Karawang: “Wartawan Bukan Netizen Biasa”
Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Karawang, Syuhada Wisastra, menanggapi lebih tajam: “Jika media tak dibutuhkan, siapa yang akan mengawasi kekuasaan? Siapa yang akan menyuarakan jerit petani, nelayan, buruh, dan rakyat yang tak punya panggung?”
Ia menolak narasi menyesatkan yang menyamakan media sosial dengan jurnalisme profesional. “Media sosial bukan pengganti wartawan. Tidak ada verifikasi, tidak ada kode etik, tidak ada tanggung jawab. Wartawan hidup dalam disiplin kebenaran, bukan sekadar trending topic.”
Penutup: Pers atau Tirani?
Forum ini ditutup bukan dengan basa-basi, tapi dengan ultimatum nasional: “Kami tak akan diam ketika demokrasi diseret ke liang kubur. Pers bukan musuh negara. Pers adalah rem terakhir sebelum bangsa ini meluncur ke jurang kediktatoran.”
Syuhada menegaskan satu kalimat penutup yang menggema di ruangan: “Hormati pers, maka demokrasi bernapas. Abaikan pers, maka kita sedang menyambut rezim ilusi, di mana kritik dianggap makar dan kebenaran dipelintir jadi propaganda.”
Karawang Menyalakan Obor Perlawanan
Karawang telah menyulut obor perlawanan. Bukan hanya demi para jurnalis, tapi demi publik yang berhak tahu, dan demi masa depan negeri yang sedang dipertaruhkan. Jika suara jurnalis dibungkam, suara rakyat akan meledak. Karena ketika pers dibungkam, yang mati bukan hanya berita, tapi nurani bangsa.
Penulis: Alim
