KARAWANG , JEJAK HUKUM – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, H. Budiwanto, S.Si., M.M., menanggapi pelantikan pengurus Koperasi Merah Putih (KMP) se-Kabupaten Karawang pada Sabtu (19/7/2025) dengan penuh optimisme, namun juga menyampaikan catatan penting terkait tantangan implementasi di lapangan.
Program KMP merupakan inisiatif pemerintah pusat yang kini tengah digencarkan di era Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tujuannya untuk mendorong kemandirian ekonomi desa melalui penguatan koperasi sebagai sokoguru ekonomi rakyat.
Gagasan KMP ini dinilai sangat baik. Jika dikelola secara profesional dan partisipatif, koperasi desa bisa menjadi motor penggerak ekonomi yang sesungguhnya.
Namun demikian, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X (Karawang–Purwakarta) ini mengingatkan agar pelaksanaan KMP tidak mengulang kegagalan BUMDes yang terjadi di masa lalu. Ia menyebut banyak BUMDes gagal berkembang karena lemahnya tata kelola, minimnya pelatihan berkelanjutan, serta kurangnya pengawasan dan dukungan sistemik.
“Kita harus belajar dari pengalaman BUMDes. Jangan hanya semangat di awal lalu stagnan di tengah jalan. Koperasi desa ini butuh sistem, pendampingan, dan pengawasan agar bisa tumbuh secara konsisten,” tegas Ketua DPD PKS Karawang itu.
Sebagai anggota Komisi II yang membidangi ekonomi dan ketahanan pangan, Budiwanto menilai bahwa koperasi desa dapat memainkan peran strategis dalam menggerakkan sektor riil di pedesaan, termasuk sektor pertanian, peternakan, perdagangan lokal, hingga industri rumah tangga.
Peluangnya dinilai sangat besar, mengingat arah kebijakan nasional saat ini tengah mendorong agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kota. Desa harus menjadi basis kekuatan ekonomi baru.
Ia juga mendorong agar pengurus KMP yang baru dilantik segera menyusun program kerja nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kolaborasi dengan berbagai pihak seperti dinas terkait, perbankan syariah, dan lembaga pendamping ekonomi umat juga dinilai penting.
“Fraksi PKS di DPRD Jabar tentu mendukung penuh penguatan KMP sebagai bagian dari visi membangun keadilan sosial dan kemandirian ekonomi dari desa,” pungkasnya.
Pelantikan pengurus KMP se-Karawang ini diharapkan menjadi titik awal konsolidasi ekonomi desa yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan, sesuai dengan semangat koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. (Red)
