JAKARTA, JEJAK HUKUM – Upaya diplomasi Indonesia terkait akses pelayaran di Selat Hormuz mengalami dinamika tajam dalam sepekan terakhir. Setelah sempat menghadapi kebuntuan dan memanas akibat penahanan kapal tanker minyak Indonesia, pemerintah Iran kini dilaporkan memberikan sinyal positif terhadap negosiasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia.
Sebelumnya, publik sempat mempertanyakan posisi Indonesia di mata Iran, terutama ketika negara tersebut memperketat pengawasan terhadap lalu lintas laut menyusul konflik dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Pemerintah Iran dinilai belum memberikan prioritas kepada Indonesia dalam skema jalur aman bagi kapal-kapal yang melintas di kawasan tersebut.
Namun, kabar terbaru membantah narasi bahwa Indonesia gagal melobi Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI mengonfirmasi bahwa proses negosiasi dengan Pemerintah Iran kini telah memasuki tahap teknis yang intensif.
"Kami menerima favourable consideration (pertimbangan yang menguntungkan) dari Kedutaan Besar Iran di Jakarta. Ada sinyal positif, namun saat ini pembahasan masih berfokus pada pemenuhan persyaratan teknis oleh Pertamina, termasuk kesiapan kru dan skema asuransi," ujar sumber diplomatik, Kamis (9/4/2026).
Bukan Gagal Total, Tersendat Akumulasi Masalah
Sejumlah pengamat hubungan internasional menilai kebuntuan di awal bukan semata-mata karena Indonesia tidak dilirik, melainkan karena akumulasi ketegangan bilateral. Tiga faktor utama menjadi pemicu:
1. Sengketa MT Arman 114 : Iran marah besar karena pengadilan Indonesia menyita dan melelang kapal tanker Iran di perairan Natuna dengan nilai aset mencapai Rp1,17 triliun. Teheran menganggap tindakan itu sebagai bentuk "perampasan yang diatur oleh tekanan asing".
2. Insiden Pembatalan Latihan Militer : Sebelum konflik pecah, Indonesia membatalkan partisipasi dua kapal perang Iran dalam latihan multinasional Komodo di Bali. Instruksi "putar balik" kapal saat sedang melaju diterima sebagai penghinaan diplomatik.
3. Sikap Kaki Dua (Straddling) : Iran menilai Indonesia bermain aman dengan bergabung di BRICS namun juga aktif dalam Board of Peace pimpinan AS, sehingga Teheran enggan menganggap Indonesia sebagai mitra terpercaya di saat perang.
Malaysia Jadi Juru Damai dan Tantangan dari AS
Poin balik terjadi setelah Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, melakukan panggilan darurat dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam 24 jam setelah mediasi tersebut, izin prinsip untuk pembebasan kapal mulai mengalir. Malaysia dinilai menjadi jembatan komunikasi yang jujur di tengah tingginya kadar kecurigaan antara Jakarta dan Teheran.
Meskipun saat ini Iran mulai "melirik" kembali Indonesia, hubungan kedua negara tetap berada di atas es tipis. Iran disebut tengah menerapkan strategi "pungutan tol" di Selat Hormuz untuk pendapatan negara, sehingga melanjutkan konflik dengan Indonesia hanya akan mengurangi pemasukan.
Tantangan terbesar justru berasal dari hubungan Indonesia dengan Washington. Pada 19 Februari 2026, Indonesia menandatangani Perjanjian Dagang Timbal Balik (ART) dengan AS yang memberikan akses nol persen tarif bagi ribuan produk ekspor Indonesia. Konsekuensinya, posisi diplomatik Jakarta menjadi terikat secara de facto untuk tidak terlalu kritis terhadap kebijakan AS di Timur Tengah, sehingga Indonesia kehilangan keluwesan politiknya untuk membela Iran secara frontal.
Ujian bagi Politik Bebas Aktif
Para pengamat menilai, peristiwa ini bukanlah sekadar soal "gagal lobi" atau "tidak dilirik", melainkan sebuah stress test berat bagi politik luar negeri Bebas Aktif Indonesia. Negara yang memiliki pengaruh besar atau kedekatan strategis akan lebih dulu mendapatkan akses di tengah krisis. Indonesia yang selama ini mengedepankan politik bebas aktif dinilai belum memiliki posisi tawar yang cukup kuat dalam konflik di Timur Tengah.
Saat ini, kapal tanker masih tertahan, namun negosiasi bergerak maju. Pemerintah Indonesia menegaskan komunikasi dengan pihak Iran terus dilakukan. Pertanyaan besarnya: mampukah Indonesia keluar dari "sangkar emas" ( gilded cage ) alias tekanan AS untuk mendapatkan kebebasan diplomatik seutuhnya di masa depan? Dikutip dari berbagai sumber. (Red)
