WASHINGTON, JEJAK HUKUM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, harus gigit jari setelah tiga sekutu utama Eropa—Prancis, Italia, dan Polandia—secara terang-terangan menolak membantu upaya militer AS dalam perang melawan Iran. Penolakan ini menandai perpecahan signifikan dalam aliansi NATO, yang selama ini menjadi pilar utama kekuatan Barat.
Konflik terbaru bermula dari penolakan Prancis yang tidak mengizinkan pesawat pengangkut senjata AS untuk melintasi wilayah udaranya. Menurut sumber diplomatik, ini adalah kali pertama Prancis mengambil langkah tegas tersebut sejak konflik pecah pada 28 Februari lalu.
Sementara itu, Italia melarang pendaratan pesawat militer AS di pangkalan udara Sigonella, Sisilia. Larangan ini dikeluarkan karena Washington dinilai gagal mengajukan permintaan izin dan berkonsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan militer Italia, yang merupakan syarat dalam perjanjian bilateral. Kini, pemerintah Italia terus mendapat tekanan dari oposisi untuk memblokir total penggunaan pangkalan militer bagi operasi AS.
Di kawasan Eropa Timur, Polandia juga bersikap tegas. Wakil Perdana Menteri Władysław Kosiniak-Kamysz menyatakan bahwa baterai sistem pertahanan udara Patriot Polandia tidak akan dipindahkan ke Timur Tengah. "Keamanan Polandia adalah prioritas utama," tegasnya. Sikap ini dimaklumi mengingat Polandia hanya memiliki dua baterai Patriot untuk menjaga perbatasan timur NATO yang berbatasan langsung dengan Rusia, Belarus, dan Ukraina.
Reaksi Trump dan Pergeseran Dinamika NATO
Menanggapi sikap sekutunya, Presiden Trump meluapkan kekesalannya melalui platform Truth Social. Ia secara khusus mengkritik Prancis dan Inggris karena dinilai tidak mendukung upaya militer AS.
“Prancis SANGAT TIDAK MEMBANTU sehubungan dengan 'Penjagal Iran'... AS akan MENGINGATNYA!!!” tulis Trump.
Para analis menilai bahwa rangkaian penolakan ini menunjukkan pergeseran hubungan dalam aliansi NATO menjadi lebih transaksional. Italia, Spanyol (yang sebelumnya juga menolak akses ruang udara), Prancis, dan Polandia lebih mengedepankan kepentingan nasional dan kendala politik domestik daripada tuntutan solidaritas militer dari Washington. (Red)
