WASHINGTON, JEJAK HUKUM – Ketegangan di Timur Tengah semakin memuncak. Amerika Serikat (AS) mengerahkan ribuan pasukan elite dan kapal induk ketiga ke kawasan tersebut, sementara Israel secara tegas menyatakan tidak akan terlibat dalam operasi darat yang dipertimbangkan Washington terhadap Iran.
Pengerahan Pasukan Besar-besaran
Ribuan tentara dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat AS, yang dikenal sebagai pasukan penerjun payung dengan kemampuan pengerahan cepat untuk operasi tempur skala besar, telah mulai tiba di Timur Tengah. Dua pejabat AS yang berbicara kepada Reuters pada Selasa (31/3/2026) mengonfirmasi bahwa pasukan yang berbasis di Fort Bragg, Carolina Utara ini akan bergabung dengan ribuan pelaut, Marinir, dan pasukan operasi khusus yang sebelumnya telah dikerahkan. Akhir pekan lalu, sekitar 2.500 Marinir juga telah tiba di kawasan tersebut.
Selain itu, kapal induk ketiga AS, USS George H.W. Bush, saat ini sedang berlayar menuju Timur Tengah, menurut sumber yang dikutip media Al Arabiya, Rabu (1/4/2026). Kapal ini diperkirakan akan menggantikan salah satu dari dua kapal induk yang telah beroperasi selama berbulan-bulan, yakni USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford, yang didukung oleh kelompok serang kapal induk mereka. Pengerahan tambahan juga mencakup kapal serbu amfibi dan jet tempur.
Para pejabat yang berbicara dengan syarat anonim menyatakan bahwa pengerahan ini meningkatkan kapasitas AS untuk kemungkinan operasi di masa depan, meskipun belum ada keputusan final untuk mengirim pasukan ke dalam wilayah Iran.
Opsi Militer yang Dipertimbangkan
Pasukan ini berpotensi digunakan dalam berbagai skenario konflik, termasuk:
✓ Merebut Pulau Kharg, pusat ekspor sekitar 90% minyak Iran. Langkah ini dinilai berisiko tinggi karena Iran dapat menjangkau wilayah tersebut dengan rudal dan drone.
✓ Mengekstraksi uranium yang diperkaya tinggi di dalam wilayah Iran, yang berpotensi menempatkan pasukan AS dalam jangka waktu lebih lama di bawah tanah.
✓ Mengamankan jalur aman bagi kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz, yang dapat melibatkan pengerahan pasukan di garis pantai Iran.
Sejak operasi dimulai pada 28 Februari, AS telah melancarkan serangan terhadap lebih dari 11.000 target dalam operasi bernama Operation Epic Fury. Lebih dari 300 tentara AS terluka dan 13 anggota militer tewas.
Israel Tolak Terlibat, Kemarahan Publik AS Meledak
Di tengah eskalasi ini, Israel dilaporkan tidak akan terlibat dalam kemungkinan operasi darat AS terhadap Iran. Media Israel, Channel 12, menyebut bahwa operasi darat sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab militer AS. "Jika AS melancarkan serangan darat, tentara Israel tidak akan berpartisipasi di lapangan," demikian isi laporan yang dikutip dari Middle East Monitor.
Keputusan ini memicu perdebatan sengit di dalam negeri AS. Pendukung kebijakan 'America First' dan kelompok anti-perang menilai AS berpotensi terseret dalam konflik darat yang mahal, sementara Israel memilih tidak mengirim pasukannya. Seorang influencer media sosial terkenal bahkan menyampaikan reaksi keras: "Bagaimana kalau kita melakukan operasi darat di Israel dan mengambil senjata nuklir mereka dan mendapatkan kembali uang kita?"
Risiko Politik dan Dampak Global
Penggunaan pasukan darat AS, bahkan untuk misi terbatas, dinilai membawa risiko politik signifikan bagi Presiden Donald Trump. Dukungan publik Amerika terhadap kampanye di Iran relatif rendah, sementara Trump sebelumnya berjanji untuk menghindari keterlibatan baru dalam konflik Timur Tengah.
Trump pada Senin mengatakan AS sedang melakukan pembicaraan dengan "rezim yang lebih masuk akal" untuk mengakhiri perang di Iran, namun ia kembali memperingatkan Teheran agar membuka Selat Hormuz atau menghadapi risiko serangan terhadap ladang minyak dan pembangkit listriknya.
Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa jika operasi militer di Iran tidak berjalan sesuai rencana, hal itu dapat berdampak pada posisi global AS. Beberapa pihak menilai keterlibatan dalam perang darat berisiko mempercepat penurunan pengaruh AS di kancah internasional. Hingga kini, Gedung Putih belum memberikan konfirmasi resmi apakah Trump telah menyetujui rencana operasi darat tersebut. (Red)
